HSLL Paling Kecil

TANJUNG REDEB, DISWAY – Berau, punya tiga perusahaan daerah (Perusda) yang berkontribusi ke kas daerah. Perumda Air Minum Batiwakkal dan Indo Pusaka Berau (IPB), besar kontribusinya dalam beberapa tahun terakhir, sementara dividen paling kecil adalah Hutan Sanggam Labanan Lestari (HSLL).

Kepala Bapenda Berau, Sri Eka menyebut, berdasarkan data pihaknya, HSLL berkontribusi penuh tahun 2016-2020. Walaupun, target dana yang mereka sumbang tidak begitu besar jika dibandingkan dua perusahaan lainnya, yakni Perumda Air Minum Batiwakkal dan Indo Pusaka Berau (IPB). Di tahun 2016, HSLL memiliki target Rp 496,4 juta dan terealisasi 100 persen, kemudian tahun 2017, target mereka Rp 600 juta, namun terealisasi sebesar Rp 359 juta. Pada tahun 2018, target yang disepakati sebesar Rp 324,011 juta dan terealisasi 100 persen. Begitu pula di tahun 2019 target mereka sebesar Rp 259,6 juta dan terealisasi Rp 276,9 juta, terakhir di tahun 2020 target sebesar 290,3 juta dan juga terealisasi 100 persen. Sedangkan Perumda Air Minum Batiwakkal, atau PDAM, pernah tidak menyumbang dividen sama sekali periode 2016-2018, lantaran tidak memiliki laba yang dapat dibagikan. Meski memiliki target yang lumayan tinggi dibandingkan HSLL. Seperti di tahun 2017 sebesar Rp 2,105 miliar, dan di tahun 2018 target Rp 1 miliar. “Realisasi 0 persen tersebut, menandakan tidak adanya laba yang diberikan kepada daerah,” jelas Sri Eka, Kamis (11/3). Kemudian, di tahun 2019 PDAM berhasil memberikan dividen kepada Kabupaten Berau, dengan target sebesar Rp 2,18 miliar, pihaknya merealisasikan sebesar Rp 2,17 miliar. Sementara itu di tahun 2020, target PDAM sendiri sebesar Rp 1,125 miliar dan berhasil direalisasikan 100 persen. Sementara itu, untuk IPB memberikan laba sebesar Rp 841,2 juta di tahun 2016, walaupun jauh dari target Rp 2,2 miliar. Kemudian, pada tahun 2017 IPB memiliki target sebesar Rp 2,5 miliar dan terealisasi sebesar Rp 1,236 miliar. Di tahun 2018 IPB memiliki target sebesar Rp 1,89 miliar dan berhasil terealisasi sebesar Rp 1,32 miliar. Kendati begitu, di tahun 2019, target sebesar Rp 2,5 miliar belum bisa mereka penuhi. Begitu juga di tahun 2020, IPB hanya mampu merealisasikan sebesar Rp 659 juta dari target sebesar Rp 1,320 miliar. Sri Eka menambahkan, pendirian perumda sendiri bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. berdasarkan potensi daerah dengan tata kelola perusahaan yang baik. Pihaknya mengakui sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencatat penerimaan ke kas daerah Berau. Penerimaan dana tersebut adalah keuntungan yang telah disepakati dalam rapat pemegang saham. Secara teknis mereka tidak ikut mengatur dalam pengelolaan perusahaan. “Sejauh ini, kami bersifat menarik dana yang disepakati dari keuntungan mereka, jika dari data mereka tidak bisa merealisasikan target, maka kesimpulannya terjadi kerugian,” tegasnya. Meskipun dirinya tidak menjelaskan secara rinci terkait perusahaan yang belum bisa membagi hasil dana mereka kepada kas daerah. Karena sifatnya, perusahaan daerah juga memiliki keuntungan dan kerugian. Meski begitu, setiap perusahaan yang tidak memberikan laba mereka tentu harus memberikan penjelasan kepada kepala daerah. Begitu juga jika perusahaan daerah mengalami keterlambatan penyetoran, maka akan diberikan surat dan tenggang waktu maksimal keterlambatan. “Ada beberapa penjelasan yang kita juga tidak bisa secara rinci jelaskan, karena itu bagian dari pengelolaan mereka,” ungkapnya. Namun Eka memberikan contoh seperti perusda HSLL yang mengaku produksi yang kurang, begitu juga terkait mesin PLTU yang rusak dan biaya lainnya. Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman mengaku, dividen tahun 2016-2018, baru terbayarkan di tahun 2019 ketika pihaknya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6,5 miliar. Di mana, dividen ke kas daerah 2016-2018 totalnya Rp 2,17 miliar atau tepatnya Rp 2.176.647.991. “2016-2018 belum sempat dibayar, kecuali setelah di tahun 2019 ketika penambahan sambungan baru cukup banyak dilakukan sehingga perusahaan dapat laba cukup lumayan di tahun 2019,” Sementara itu, dividen di tahun 2019 dibayarkan di tahun 2020 dan 2021. Dengan total sekira Rp 2 miliar, atau tepatnya Rp 2.059.040.600. Saipul juga memberikan penjelasan, terkait dividen tahun 2019 yang dibayarkan di 2020, memang tidak sepenuhnya. Di mana berdasarkan data Bapenda, hanya sekira Rp 1 miliar, sementara yang harus dibayarkan sekira Rp 2 miliar, jadi kekurangannya disetor pada Januari 2021. *RAP/APP