Ribut-Ribut Pelabuhan Lok Tuan Bontang Berpolemik, Basri Setuju, Neni Menolak

Bontang, nomorsatukaltim.com - Lok Tuan Bontang bikin pusing. Untuk kali pertama Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wawali Basri Rase selisih pendapat mengenai keberadannya.

Neni menolak keras Pelabuhan Lok Tuan Bontang untuk kepentingan batu bata. bak bertepuk sebelah tangan, Wakilnya Basri Rase justru beri sinyal setuju. Belum hilang diingatan pernyataan Neni menolak tegas rencana itu. Pun berkas usulannya ditolak mentah-mentah. Tapi Basri berbeda sikap. Kepada wartawan saat kegiatan peluncuran Co-Working Space di Kelurahan Api-Api, Basri memberi peluang. Alasannya sederhana. Basri ingin menciptakan Bontang ramah investasi. Katanya dari modal yang ditanam oleh swasta bakal memunculkan serapan tenaga kerja. "Kalau investasi yang bisa serap tenaga kerja jangan kita halangi," ujarnya. Pernyataan Basri ini dinilai terlalu dini. Kajian lingkungan pun belum selesai. Alih-alih menunggu kajian tuntas, ia sudah menyatakan sikap. Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Pradarma Rupang  menyebut pola pikir Wali Kota Bontang terpilih itu sangat keliru. Pemerintah, kata Rupang, harus mengedepankan keselamatan warganya. Ancaman lingkungan dari aktivitas batu bara bisa merusak ekosistem pesisir, termasuk pendapatan nelayan tradisional. "Ancaman bukan hanya lingkungan saja. Kendaraan yang memuat batu bara juga bisa menyebakan kecelakaan lalu lintas," ujarnya. Rupang menambahkan, ditinjau dari aspek hukum aktivitias batu bara di Pelabuhan Lok Tuan Bontang melanggar Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bontang. Peruntukkan pelabuhan sudah ditetapkan untuk kepentingan pelayaran umum. Bukan untum industri ekstratif. Jatam juga sudah menyurati Wali Kota dan jajaran Forkopimda terkait sikap penolakan rencana tersebut. Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menanggapi bijak persoalan itu. Kata Andi Faiz, sebaikan investor membangun pelabuhan sendiri di Bontang Lestari. "Ketimbang di Lok Tuan akan resisten dengan warga dan aturan-aturan lainnya," ujarnya. Pemerintah juga akan berhadapan dengan persoalan hukum apabila wacana ini dipaksakan beroperasi. (wal/boy)