Kampung Sidrap Perlu Air, Anggarannya Rp 7,5 Miliar

Bontang, nomorsatukaltim.com – Rencana pemenuhan air bersih untuk Kampung Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur butuh Rp 7,5 miliar.  Dana itu hasil penaksiran Perumda Tirta Taman Kota Bontang.

Sebenarnya anggaran itu bisa saja disubsidi dari APBD Bontang. Tapi karena wilayahnya di Kutai Timur, terbentur regulasi. Sebab, melarang daerah membiayai kegiatan di luar wilayahnya. Makanya solusi yang ditawarkan harus dari Corporate Social Responsibility (CSR). "Ya sekitar Rp 7,5 miliar lah. Itu hitung-hitungan untuk pipanisasi ke rumah warga," ujar Manager Administrasi Umum, Perumda Tirta Tama, Dedi Gunawan kepada wartawan, Selasa (23/2/2021). Kampung Sidrap ini semula masuk wilayah Bontang. Sebelum otonomi daerah. Penduduknya pun sampai sekarang masih mengantongi KTP Bontang.  Ada sekitra 3 ribu warga bermukim di sana. Mereka menolak bergabung dengan Kutai Timur. Alasannya sederhana. Jarak ke Sangatta memakan waktu hingga 1,5 jam. Sedangkan wilayahnya tidak perlu melangkah jauh masuk ke Bontang. Pun secara historis, mereka mengklaim sebagai warga Bontang. Sayangnya selama 17 tahun lebih warga Sidrap menanti air bersih.  Yang selalu dijanjikan urung terbukti. Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris angkat suara.  Ia meminta forum CSR bergerak. Dan diberi waktu 30 hari. Mereka bakal berkoordinasi dengan pemerintah. Membahas aturan hukumnnya. Agus optimistis. Cara ini bisa terwujud. Toh, CSR dari perusahaan menjangkau hingga ke luar pulau. Sehingga tidak sulit untuk berkontribusi bagi daerah. Alasan lain, Kampung Sidrap ini berbatasan langsung dengan kawasan industri Pupuk Kaltim. "Masa di depan mata tidak bisa dibantu, sedangkan yang di luar provinsi bisa," singgungnya. Ia menegaskan. Aturan seharusnya lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Air bersih menjadi tanggungan dari tiap daerah.  Hak rakyat menerima air bersih ini harus segera dituntaskan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. "Ini bukan soal wilayah. Tapi manusia. Mereka punya hak untuk dapat air bersih, jadi tidak ada perdebatan lagi karena ini urusan kemanusiaan," tandasnya. (wal/boy)