Kemenko Polhukam RI Pantau Obvitnas Kaltim

BALIKPAPAN, nomorsatukaltim.com – Keberadaan objek vital nasional (Obvitnas) di Kaltim turut jadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI. Kementerian yang dipimpin Mahfud MD ini memastikan tak ada ancaman maupun gangguan keamanan terhadap berbagai Obvitnas tersebut.

Hal ini ditekankan dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Kepala Deputi V Kemenko Polhukam RI, Armed Wijaya. Rakor ini turut dihadiri di antaranya Pemkot Balikpapan, Dit Obvitnas Polda Kaltim, Polresta Balikpapan, Kesbangpol Kaltim, Kodim 0905 Balikpapan, Kodam VI Mlw, perwakilan BUMN, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan Pengadilan Negeri Balikpapan. Katanya, salah satu tugas dan fungsi Polhukam yakni terkait keamanan Obvitnas yang ada di Indonesia. Meski saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi. "Kami sangat konsen dengan situasi yang dihadapi saat ini terkait pandemi. Memang kita perlu memastikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung program pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19," ujarnya di sela rapat yang dilaksanakan di Jatra Hotel, Rabu (17/2/2021). Lanjut Armed, khusus di Kaltim terutama di Balikpapan, terdapat dua hal yang berpengaruh di tingkat nasional. Apalagi soal COVID-19, Kaltim masuk 10 besar. Dari segi ekonomi, sangat diharapkan oleh pemerintah pusat. Karena perekonomian di Kaltim sangat diharapkan berkembang. "Di sini ada proyek-proyek stategis nasional seperti pembangunan kilang di Balikpapan, ada juga Pupuk Kaltim di Bontang," jelasnya. Belum lagi dengan adanya pandemi COVID-19, yang pengaruhnya kepada pemutusan hubungan kerja (PHK). Tempat perekonomian seperti mal, perusahaan yang tutup, tentu berimbas pada proyek yang sedang berjalan saat ini di Kaltim. "Misalnya masyarakat yang tidak punya kerja, inilah potensi gangguan yang kalau tidak diselesaikan akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan program pemulihan ekonomi nasional kita," tambahnya. Selain itu, ada potensi rawan konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Di mana masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, dari segi pembangunan ada kesulitan keuangan, dan ini yang menimbulkan potensi konflik di masyarakat. “Serta adanya pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan. Jika dibiarkan berlarut akan semakin berbahaya,”pungkasnya. (bom/zul)