Realisasi Anggaran Lamban

TANJUNG REDEB, DISWAY - Realisasi belanja daerah Berau per 8 Desember 2020 mencapai 63,14 persen, atau sama dengan Rp 1,335 triliun. Angka tersebut masih terbilang lamban, meski sudah melewati 50 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Maulidiyah menjelaskan, bahwa realisasi tersebut adalah realisasi dari anggaran perubahan yang berlaku per 23 Oktober 1010. Sedangkan untuk pendapatan Kabupaten Berau, memiliki target sebesar Rp 2,283 triliun dan baru terealisasi Rp 2,235 triliun atau sudah mencapai 97,87 persen. Pendapatan itu berasal dari Pajak Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Maulidiyah mengaku, adanya keterlambatan realisasi. Walaupun skema tiap tahunnya realisasi akan melonjak signifikan pada triwulan ke 3 dan 4. Sedangkan triwulan 1 dan 2 cenderung lambat. Sebelumnya pada Oktober lalu, realisasi bahkan belum mencapai 50 persen. Anggaran belanja salah satunya dipergunakan untuk anggaran belanja operasional dan modal sebesar Rp 1,092 triliun, sisa lainnya dipergunakan untuk belanja tidak terduga. “Untuk sekarang, kami berbicaranya dengan anggaran perubahan sebanyak 6 kali dari anggaran murni,” jelasnya kepada Disway Berau, Jumat (11/12). Anggaran perubahan menjadi APBD-P 2020 sebesar Rp 3,063 triliun, dengan tambahan Silpa sebesar Rp 805 miliar. Sebelumnya APBD Berau yang tergeser sebanyak 6 kali yaitu sebesar Rp 2,6 triliun. Menurut Maulidiyah, pandemik menyebabkan banyaknya pergeseran anggaran hingga sebanyak 6 kali, padahal kondisi normal hanya mencapai satu kali saja. Tahun ini, dana Silpa sangat membantu. Dana Silpa yang dimaksud adalah dana tahun 2019 yaitu sisa dana pada optimalisasi sisa lelang, kinerja SKPD yang tidak mencapai target. Terhambatnya realisasi pula diakibatkan adanya perintah untuk refocusing anggaran sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan, serta adanya kegiatan yang difokuskan pada COVID-19. Lalu kinerja menjadi terhambat dulu. “Tahun ini menjadi tahun yang berat, karena adanya kebijakan yang berubah-ubah membuat banyak SKPD juga sulit untuk merealisasikan kinerjanya,” jelasnya. SKPD dengan realisasi terendah antara lain, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, hanya 17,39 persen dari pagu anggaran sebesar RP 149,120 miliar dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau sebesar 35,22 persen dari Rp 75,229 miliar. Sedangkan SKPD dengan realisasi tertinggi yakni seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 84,11 persen dari pagu Rp 7,273 miliar. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan sebesar 76,33 persen dari Rp 522,800 miliar. Harapan Maulidiyah, sebelum adanya cuti panjang di akhir tahun, realisasi bisa lebih tinggi sesuai dengan harapan dan target SKPD. Apalagi tahun ini tutup kas akan lebih cepat di tanggal 23 Desember 2020 nanti, sebab adanya majunya satu minggu cuti bersama di akhir tahun. “Waktunya memang mepet sekali, tapi karena ada beberapa perubahan di tahun yang kurang kondusif ini. Tetapi data akan selalu bergerak,” tandasnya.*RAP/APP