Politik Uang Rusak Demokrasi

Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HAPK, meminta masyarakat Kabupaten Berau, tidak mengambil tindakan sendiri dalam menyikapi maraknya isu politik uang di Pilkada Berau tahun 2020.

Disampaikannya, dalam menyikapi perkara tersebut, sudah ada lembaga yang lebih berwenang dalam menyelesaikan maraknya isu politik uang. Sudah sepantasnya, peserta pilkada atau pun pendukungnya mematuhi aturan yang ada. "Semua pihak harus menghargai itu. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, apalagi antarpaslon saling menghakimi satu sama lain. Sudah ada bawaslu dan Gakkumdu. Ini juga pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu, saya tidak ingin terjadi konflik antarmasyarakat nantinya," tegasnya. Lanjutnya, politik uang tidak hanya berbentuk uang tunai saja, melainkan juga berupa barang-barang tertentu yang dilarang diberikan kepada pemilih. Peran masyarakat sudah jelas, yakni melaporkan adanya dugaan politik uang kepada lembaga terkait. Akan tetapi, masyarakat juga dilarang membuat kesimpulan sendiri dengan mendahului lembaga yang berkompeten. Hal ini kata Dia, dapat menimbulkan gesekan antar masyarakat di masa pilkada. Harus menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu, dan benar-benar menerapkan aturan tanpa tebang pilih. "Penyelenggara pemilu juga harus tetap konsisten dalam pekerjaannya. Agar dapat tercipta Pilkada yang adil sukses dan tertib," jelasnya. Sebagai ketua DPRD Kaltim, dirinya selalu berkomitmen tegas menolak politik uang. Bahkan, sejak pertama kali mengikuti pesta demokrasi hingga menjadi ketua DPRD Kaltim seperti sekarang, tidak pernah dan menginstruksikan pendukungnya untuk menggunakan politik uang. "Bisa ditanyakan ke masyarakat, terakhir saya ikut Pileg dan terpilih, saya tidak pernah memberi uang untuk memilih saya. Jadi saya berusaha memberikan contoh yang baik. Sebelum mengimbau hindari politik uang, saya instropeksi diri dulu. Kalau mengimbau saja gampang, tetapi praktiknya itu yang sulit," terangnya. Ketika disinggung aksi saling lapor baik paslon 01 maupun 02 terkait dugaan politik uang, dirinya mengatakan sudah ada lembaga yang berwenang menangani persoalan itu. Aturan harus ditegakkan. Jangan ada pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan, karena dapat mencederai pesta demokrasi di Kabupaten Berau. "Kalau saya sependapat aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, karena di aturan itu sudah jelas. Saya ingin pilkada ini adalah pilkada yang membawa kegembiraan bagi masyarakat Berau," ujarnya. Dirinya pun mengajak semua masyarakat, khususnya dari masing-masing peserta Pilkada untuk instropeksi diri, perbuatan apa saja yang telah diperbuat baik sengaja maupun tidak disengaja. Karena menurutnya, jika tidak hati-hati melihat persoalan yang terjadi di Kabupaten Berau maka Pilkada di Kabupaten Berau bisa saja menjadi pilkada tahun ini tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. "Karena ada yang tidak paham, dan sebagainya. Akibatnya memancing suasana. Tapi saya yakin Pilkada tahun ini tidak ada masalah, yang penting elit-elitnya jangan main-main. Kecenderungan elitnya (Oknum) yang bermain. Kalau masyarakat, itu bagus semua, mereka tidak mau ada kerusuhan karena dapat melumpuhkan ekonomi," jelasnya. Selain itu dirinya juga meminta kepada masyarakat pengguna media sosial diimbaunya untuk berhati-hati menyampaikan pendapat. Apalagi menyerang personal atau memberikan informasi yang tidak benar, yang dapat merusak nama baik seseorang, ataupun kelompok tertentu. "Saya kira semua masyarakat sudah pandai semua bermedia sosial. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita, karena kita semua ini adalah putra-putri Berau. Jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak tertentu," pungkasnya. */ZZA/APP