Target di Atas 75 Persen

TARAKAN, DISWAY – Partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di Kaltara, diyakini Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi, tak jauh berbeda dengan Pileg 2019 lalu, yang sebesar 79 persen.

Karena itu, dirinya pun menyebut target partisipasi pemilih pada pesta demokrasi tahun ini, di atas 75 persen. Meski, pilkada tahun ini, dilaksanakan di tengah pandemik COVID-19. Teguh juga mengatakan, pelaksanaan pilkada di Kaltara, dilakukan dengan protokol kesehatan. Ini dilakukan, karena proses pemilihan kepala daerah harus berjalan, guna menghindari ketidakpastian kepemimpinan daerah, yang dapat bermuara pada terkendalanya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. "Selain itu, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, sudah tersedia anggarannya yang telah ditandatangani dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah)," kata Teguh pada focus group discussion (FGD) inventarisasi masalah tentang persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (2/12). Di sisi lain, tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemik berakhir, serta belum ditemukannya vaksin. "Dari itu, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, dapat berjalan secara demokratis dan menjamin kesehatan seluruh masyarakat. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," ungkapnya. Dilihat dari data daftar pemilih tetap (DPT) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kota Tarakan memiliki pemilih tertinggi, yakni 143.130 jiwa. Lalu Kabupaten Nunukan sebanyak 117.763 jiwa, Bulungan 96.098 jiwa, Malinau 50.682 jiwa, dan Tana Tidung 16.548 jiwa. Sementara itu, dilihat dari jumlah pasangan calon, Pilgub Kaltara memiliki 3 pasangan calon, Pilbup Bulungan 4 pasangan calon, Pilbup Nunukan 2 pasangan calon, Pilbup Tana Tidung 3 pasangan calon, dan Pilbup Malinau 3 pasangan calon. "Surat suara untuk Pilgub Kaltara sudah tiba di Kaltara pada 18 November lalu,” ujarnya. Ia juga mengatakan, pada pilkada tahun ini, pemerintah memiliki peran strategis. Yakni menjamin ketersediaan anggaran, menjaga stabilitas politik dan keamanan, menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan memberikan data penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) kepada KPU. "Dukungan pemerintah, utamanya Pemprov Kaltara terhadap Pilkada Serentak 2020, setidaknya dilakukan pada 5 hal. Yakni fasilitasi dukungan regulasi anggaran pilkada, peran aktif kesatuan bangsa dan politik dalam setiap tahapan, menjaga stabilitas politik dan keamanan, sosialisasi pelaksanaan pilkada, dan penguatan fungsi komunikasi," beber Teguh. Teguh meyakini ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pilkada. Utamanya di tengah pandemik. Di antaranya, netralitas profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu, ujaran kebencian dan hoax, serta adanya fanatisme kelompok pendukung yang sangat tinggi. Sementara, tantangan di tengah pandemik, yakni penerapan pilkada dengan protokol kesehatan akan menimbulkan peningkatan kebutuhan anggaran. Lalu, sumber daya manusia penyelenggara harus melaksanakan setiap tahapan dengan protokol kesehatan. Di sisi lain, sumber daya manusia pemilih pun harus tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya. "Tak kalah pentingnya, perlunya penerapan protokol kesehatan dalam pengamanan pelaksanaan pilkada," ujarnya. Pemerintah juga mendorong peran aktif aktor politik untuk mendorong pilkada yang berkualitas. "Aktor politik diharapkan terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Lalu, menawarkan program solutif dalam masa pandemi, serta terus taat protokol kesehatan," tegasnya. Pada kesempatan itu, Teguh juga menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Kaltara. Dalam 3 minggu ini, penambahan kasus cukup massif. Berkisar antara 15 hingga 60 orang. Per 1 November, positif mencapai 1.535 orang, sembuh 1.008 orang. "Angka reproduksi efektif (Rt) per 21 November 2020, mencapai 1,32," sebutnya. HMS