APBD 2021 Kukar Belum Rampung Dibahas, Ini Penyebabnya

Kamis 03-12-2020,08:21 WIB
Reporter : Disway Kaltim Group
Editor : Disway Kaltim Group

Kukar, nomorsatukaltim.com – Satu per satu daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam beberapa hari terakhir telah mengetuk palu. Soal besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Yang teranyar adalah Penajam Paser Utara yang mengesahkan APBD tahun depan tepat di penghujung (tanggal 30) November.

Namun begitu, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Kartanegara (Kukar) belum juga mengesahkan APBD mereka. Padahal sesuai aturan dan perundang-undangan, penganggaran APBD untuk tahun 2021 harus rampung di pekan-pekan ini. Alias satu bulan sebelum memasuki tahun anggaran berjalan.

Usut punya usut, yang menyebabkan Kukar lamban dalam membahas APBD karena kegagalan sistem. Akibat adanya perubahan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sehingga jenis penganggaran, kode anggaran dan mata anggaran yang sebelumnya ada menjadi tidak ada lagi.

Diketahui terakhir kali Pemkab dan DPRD Kukar melakukan pembahasan dan pengesahan KUA-PPAS APBD Kukar 2021 adalah pada Kamis 19 November lalu. Saat itu keluar proyeksi anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.

Selain masalah sistem, pemkab juga sempat mengalami kesulitan untuk mengunduh standar satuan harga barang dan jasa.

"Tapi kami sudah konsultasi ke pusat (Kemendagri), dan itu bisa dipahami," ujar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar, Sunggono pada Disway Nomor Satu Kaltim, Selasa 1 Desember 2020.

Atas kondisi ini, Pemkab Kukar diberi tenggat waktu sampai akhir Desember nanti. Jika belum clear juga, maka ada konsekuensi dan sanksi yang menanti. Salah satu kemungkinan terburuknya adalah Kukar tidak akan mendapat Dana Insentif Daerah (DID).

Kendala tersebut juga dibenarkan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. Setelah KUA-PPAS APBD Kukar 2021 sudah disahkan. DPRD hanya tinggal menunggu Nota Penjelasan Terhadap Nota Keuangan tentang Raperda APBD Kukar 2021, dari Pemda Kukar.

"Sekarang ini tahapnya di pemda," ungkap Rasid.

Meskipun terkendala karena adanya sistem SIPD yang baru. Tapi Pemda Kukar dan DPRD Kukar sepakat bakal menargetkan pembahasan APBD Kukar 2021 secepatnya rampung. (mrf/ava)

Tags :
Kategori :

Terkait