PPU, nomorsatukaltim.com - Akhirnya. Dua Raperda penyertaan modal baru oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) disahkan. Masing-masing ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka Energi (PBTE) dan Benuo Taka (PBT).
Dalam perda itu, total penyertaan modal keduanya sebesar Rp 39,6 miliar. Untuk PBT, bebannya langsung di APBD 2021. Sebesar 29,6 miliar. Sedangkan untuk PBTE mekanisme penyertaannya secara bertahap, selama 4 tahun. Tahun ini Rp 3,6 miliar. Berikutnya di 2022 hingga 2024 mendatang. Secara berurutan Rp 2,4 miliar, Rp 2 miliar dan Rp 2 miliar.
Pansus I DPRD PPU yang menggarap raperda ini. Pertimbangannya ialah untuk dapat mengelola hasil-hasil pertanian di PPU. Termasuk hasil gabahnya. Melalui pengelolaan rice milling unit (RMU) di Kecamatan Babulu.
"Perumda wajib berpegang pada asas pengelolaan perusahaan yang sehat, sehingga keberlangsungan usaha rice milling unit, dapat berjalan sesuai rencana bisnis," kata Wakil Ketua Pansus I DPRD PPU, Sujiati.
Pembahasan penyertaan modal ini sejatinya sudah berlangsung sejak beberapa waktu. Ada hal pelik dan alot dalam pembahasannya. Pun, karena sebelumnya sempat muncul penolakan-penolakan dari berbagi kalangan. Khususnya yang berkaitan langsung dengan hasil pertanian di PPU.
Adapun besaran penyertaan dalam keputusan akhir juga berubah. Dari yang awalnya direncanakan sekira Rp 26,9 miliar, bertambah menjadi Rp 29,6 miliar. Hal ini berkaitan dengan kurangnya modal untuk persiapan lahan perusahaan.
"Semoga saja ke depan, PPU sudah mampu mengelola hasil pertanian mulai hulu hingga ke hilir. Ya tentunya juga menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD)," jelas dia.
Begitu pun terkait penyertaan ke PBTE. Wakil Ketua Pansus II, Thohiron yang bertanggung jawab atas disahkannya perda ini menilai langkah ini perlu diambil.
Memang, penyertaan modal ini membebani APBD. Tapi ia justru mengapresiasi langkah Pemkab PPU.
"Tapi itu sudah konsekuensi jika ingin maju. Karena jujur saja, kalau kita terus mengharapkan sampai pusat saja, itu mau sampai kapan," ujarnya.
APBD PPU hingga saat ini masih bertumpu pada dana transfer dari pusat. Harapannya ke depan tentu tidak lagi. Tapi ada tambahan besar dari PAD.
"Kalau PI (Participating Interest) benar-benar terwujud, kita otomatis juga akan mendapatkan 10 persen itu," imbuh Thohiron.
Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) menegaskan, adanya penyertaan-penyertaan modal ini dipastikan untuk masyarakat. Karena seyogyanya, katanya, pemerintah ingin mendapatkan PAD yang lebih tinggi lagi. Agar berimbas pada masyarakat yang akan menjadi warga ibu kota negara (IKN) masa depan.
"Untuk pembangunan. Agar jalan-jalan di PPU bisa baik. Karena banyak yang rusak. Lalu juga agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan di area yang ditentukan sebagai wilayah produksi atau industri yang kami tetapkan," jelasnya.
Adapun kedua perumda itu akan ditargetkan PAD. Meski belum ada angka pasti, karena masih proses persiapan, tapi AGM mematok PAD masing-masingnya tak kurang dari Rp 3 miliar per tahun.
"Harus ditargetkan PAD juga. Ya namanya penyertaan modal, seyogyanya ada pengembalian modal. Mereka idealnya profit oriented. Untuk mencari keuntungan," tegasnya.