Perbatasan Masih Prioritas

TANJUNG SELOR, DISWAY – Pembangunan di perbatasan Indonesia-Malaysia, yang berada di Nunukan dan Malinau, ditegaskan Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi, masih menjadi prioritas.

“Sebagaimana diketahui, Kaltara menjadi salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tak ayal, julukan sebagai batas negara, selalu melekat di provinsi bungsu ini,” kata Teguh saat membuka rapat koordinasi percepatan pembangunan perbatasan di Gedung Gabungan Dinas, Senin (30/11). Sebagai beranda terdepan, kata Teguh, sudah seharusnya perbatasan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi, hingga peningkatan sumber daya manusia. “Kita sudah melihat infrastruktur jalan yang terbangun di Krayan. Ini salah satu bukti pemerintah hadir di sana, termasuk BBM satu harga yang sudah berjalan,” lanjutnya. Selain itu, perihal pertahanan dan keamanan, juga harus diperhatikan. Artinya, arus lalu lintas orang ke Malaysia, juga harus menjadi perhatian serius. “Karena itu, Nawacita yang sudah ditetapkan pada periode lalu, harus diupayakan. Program Nawacita, tentu masih menjadi perhatian kita Bersama, walau sudah berganti periode, jangan sampai apa yang diupayakan selama ini terhenti,” ujarnya. Karena itu, melalui rakor perbatasan, ia berharap partisipasi masyarakat dalam membangun perbatasan, dapat digambarkan melalui kegiatan yang tepat guna dan sasaran. Sehingga, kualitas infrastruktur dasar di perbatasan dapat diwujudkan. “Ini dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. Teguh juga mengungkapkan bahwa selama ini, instansi terkait telah melakukan berbagai macam upaya. Salah satunya, melakukan koordinasi dengan bagian perbatasan pada daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Malinau dan Nunukan. Koordinasi dilakukan, agar mengetahui permasalahan yang terjadi di perbatasan. “Tentunya Pemerintah Provinsi Kaltara sadar bahwa pembangunan kesejahteraan social, tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Namun, harus ada dukungan dari masyarakat, Lembaga, dan dunia usaha,” ujarnya. Dengan sinergitas tersebut, juga perlu dilakukan analisa permasalahan pembangunan di perbatasan. Sehingga, Pemprov Kaltara memiliki data valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Data tersebut, akan menjadi pegangan untuk dilaporkan kepada presiden. “Sehingga nantinya kita berharap pemerintah pusat juga memprioritaskan program pembangunan di daerah perbatasan Kaltara. Seperti yang kita rasakan saat ini,” ujarnya. HMS