TKDD Turun

TANJUNG SELOR, DISWAY – Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2021 yang diterima Kaltara dari pemerintah pusat, sebesar Rp 6,73 triliun. Sedangkan pada tahun anggaran 2020, Kaltara mendapatkan 7,14 triliun.

Namun demikian, ada peningkatan anggaran belanja pada satuan kerja kementerian/Lembaga di provinsi ke-34 ini. Yakni 29,7 persen. Total, pada APBN 2021, Kaltara mendapat alokasi Rp 11,49 triliun. (Selengkapnya lihat infografis) “Di 2021, kita mungkin masih akan menghadapi tantangan ketidakpastian global. Karena itu, semua pihak harus tetap saling menguatkan, optimistis,” ujar Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi pada penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2021, Senin (30/11). Teguh juga mengatakan, penggunaan anggaran harus seefektif mungkin, atau sebaik mungkin. Sehingga, roda perekonomian di tengah pandemik COVID-19 bisa berjalan dengan maksimal. Dirinya juga menekankan sejumlah kegiatan yang bersifat lelang, pada Desember ini sudah bisa mulai dimulai. “Jadi bulan Januari (2021) sudah bisa segera berjalan semua secara efektif," ujarnya. Dikutip dari Humas Pemprov Kaltara, pada 2021 mendatang, perekonomian domestik diproyeksikan membaik. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Kaltara, diproyeksikan berkisar 7 persen. “Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat, dimana pandemi yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi,” kata Teguh. Menurut Teguh, dalam menghadapi pandemik dan dampak yang ditimbulkan, sinergi dari seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan. “Dalam hal ini, satuan kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kaltara, harus saling bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur,” ujarnya. Dikatakan, dampak positif dari dukungan APBN di Kaltara terhadap perekonomian semakin nyata. Yang dapat dilihat pada kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga, yang menunjukkan adanya titik balik aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ke triwulan ketiga (q-to-q) di Kaltara mencapai 2,99 persen. Salah satu komponen pendorong pertumbuhan pada triwulan ketiga, adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh positif 2,43 persen, dibanding triwulan sebelumnya, dan berkontribusi sebesar 7,25 persen terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Disebutkan Teguh, momentum perbaikan ini, perlu terus dijaga pada triwulan berikutnya. Sebagai modal pemulihan ekonomi di 2021, khususnya bagaimana belanja pemerintah dapat terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi. “Di situasi ekonomi yang sedang kurang bersahabat seperti ini, belanja pemerintah memiliki peran sebagai penggerak utama perekonomian di Kaltara, agar senantiasa tumbuh,” ujar Teguh. “Sesuai arahan Presiden, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan. Satuan kerja yang memiliki pagu besar, segera melaksanakan lelang dini di Desember, bupati dan wali kota di Kaltara, juga harus segera melakukan pengesahan perda APBD secara tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan agar ekonomi di Kaltara dapat bergerak,” sambungnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJPb Kaltara, Indra Soeparjanto menerangkan, APBN 2021 menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemik, pemulihan ekonomi, dan transisi atau pembangunan nasional kembali ke jalurnya. Melalui APBN, pemerintah akan fokus mengarahkan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. *