Saling Kritik soal Program

Saling serang. Debat publik Pilkada Berau berlangsung seru yang disiarkan langsung Kompas TV, Jakarta, Minggu (29/11). Pasangan Seri Marawiah-Agus Tantomo dan Sri Juniarsih-Gamalis saling bertarung gagasan. Bahkan, saling kepo program pesaingnya.

PADA sesi 1-3 debat publik berlangsung lancar. Tidak panas. Kedua kontestan saling menjawab dan menanggapi pertanyaan yang bertemakan “Membangun Kemandirian Ekonomi dan Menyelesaikan Persoalan Daerah”. Mulai strategi dalam permasalahan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pangan, tata kelola pemerintahan, narkoba, hukum dan korupsi. Serta permasalahan lingkungan, infrastruktur hingga masyarakat adat. Puncaknya pada sesi debat antarpasangan calon. Bermula saat calon wakil bupati 02, Gamalis melontarkan pertanyaan berdurasi satu menit. Terkait kejelasan sembilan program unggulan pasangan calon 01. Hanya dua program dinilai sangat rinci, berserta targetnya. Program lainnya masih terlihat abstrak. Tidak terwujud. Sehingga, publik sulit meminta akuntabilitas. Akan sulit melakukan kontrol. Karena ketidakjelasan program itu akan memicu penyelewengan penggunaan anggaran. “Berbeda dengan 18 program yang kami susun berdasarkan problem masyarakat, serta jelas indikator dan target tiap programnya. Karena program yang bersifat abstrak akan menyulitkan publik melakukan kontrol, memicu penyalagunaan anggaran.” Menyikapi itu, calon wakil bupati 02 Agus Tantomo menyampaikan, itu adalah visi dan misi program politis yang disampaikan calon di kontestasi politik. Berdasarkan pengalaman menjadi wakil bupati Berau periode 2015-2020, ungkap Agus Tantomo, tidak mungkin 100 persen, apa yang disampaikan saat berkampanye dijalankan kepala daerah. Sebab ada proses. Penyesuaian antara kepentingan politis dengan teknokrat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Nanti ada kajian dari kalangan akademik yang dikawinkan dengan program saat berkampanye, lahirlah yang namanya RPJMD. Itulah program yang akan rinci dan dijalankan. Yang sekarang ini tidak mungkin kami buat rinci, sebab harus ada unsur RPJMD teknokrat dari kalangan akademik.” Pernyataan itu kembali ditanggapi Gamalis. Menurutnya, hal itu normatif. Janji politis digandengkan dengan teknokrat yang merumuskan RMJMD kedepan. Namun, saat ini dibutuhkan program-program nyata. Bukan bersifat abstrak yang disampaikan kepada masyarakat pembelajaran sebagai quality control. “Pemimpin yang dipilih, pemimpin yang memiliki program yang jelas. Jelas programnya, jelas penggunaannya dan jelas seperti apa anggarannya. Masalah anggaran politik di legislatif dan eksekutif lain soal, tapi harus memberikan pemahaman terkait program pemimpinnya nanti.” Menjawab tanggapan itu, Agus Tantomo menilai, sembilan program yang digagasnya tidak bisa dikatakan abstrak. Dengan mencontohkan satu program unggulan. Seperti pemberdayaan ekonomi dan ketahanan sosial keluarga. Alokasi anggaran minimal Rp 10 juta per tahun. “Tidak tahu abstraknya di mana? Sudah jelas angkanya. Dan dalam kampanye sudah kami paparkan peruntukannya dan manfaatnya. Begitupun dengan program lainnya. Pun dengan  satu kampung satu destinasi wisata. Bagi kami jelas dan bermanfaat. Sangat memungkinkan dilaksanakan dalam waktu 3,5 tahun dengan kondisi Berau saat ini.” Selanjutnya, giliran pasangan calon 01 mempertanyakan 18 program unggulan pasangan calon 02. Menurut Agus Tantomo, program itu hanya kelanjutan dari yang telah terlaksana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Dan itu, merupakan kewajiban yang melekat siapapun kepala daerah nantinya. “Seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Kami jadipun tetap akan terlaksana karena ada perintah dari pemerintah pusat.” Yang menjadi pertanyaan tentang pembangunan rumah sakit. Di mana terdapat kalimat Polymerase Chain Reaction (PCR) gratis. Padahal, rumah sakit baru bisa di bangun tahun 2022 dan kemungkinan terwujud di tahun 2023. “Apakah tiga tahun dari sekarang masih membutuhkan PCR gratis. Apalagi melihat dari kekuatan anggaran, pembangunan rumah sakit membutuhkan anggaran Rp 450 miliar.” Calon bupati 02 Sri Juniarsih menanggapi santai. Terkait pembangunan rumah sakit tipe B merupakan janji politik almarhum Muharram, bupati Berau periode 2015-2020 yang akan kembali diperjuangkan untuk direalisasikan. “Kami tidak mengandai-ngandai tentang anggaran itu, sudah menotal dan mendiskusikan dengan DPRD di partai koalisi kami. Tak lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.” Rencana pembangunan rumah sakit tipe B disanggah calon bupati 01, Seri Marawiah. Sejatinya, rencana pembangunan itu sudah diwacanakan tahun 2011-2016. Dengan anggaran yang dipersiapkan Rp 450 miliar. “Namun sampai saat ini kenapa fasilitas kesehatan ini belum terbangun dan dinikmati masyarakat.” Wakilnya Agus Tantomo menambahkan, untuk PCR gratis itu jika diakumulasikan 250 ribu penduduk dikalikan Rp 2 juta, totalnya Rp 500 miliar. Nominal itu tidak masuk akal jika ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Berau. “Jika ingin menangani COVID-19 bukan PCR. Tapi tuntaskan vaksinasi.” Calon bupati 02 Sri Juniarsih mengungkapkan, sejatinya pembangunan rumah sakit tipe B sudah dalam tahapan lelang. Dan siap dibangun namun tertunda. Akibat pandemik anggaran pembangunan dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. “Dan pembangunan bisa kembali dilaksanakan di APBD 2021. Insya Allah, rumah sakit nanti wajib memiliki PCR. Sementara vaksin, itu merupakan program pemerintah pusat. Daerah hanya menjalankan saja.”. JUN/APP