Guru Honor Protes, Seleksi P3K Dianggap Kurang Adil

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Kaltim meminta pemerintah melakukan seleksi terpisah. Antara tenaga honorer lama dengan para pelamar lulusan baru atau fresh graduate. Dalam proses seleksi perekrutan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahun 2021.

Ketua FSPTTH Kaltim, Wahyudin mengklaim sudah menyampaikan usulan tersebut ke pusat. Dan berharap menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti. "Kami menyampaikan ke pusat, meminta adanya seleksi khusus sesama tenaga honorer. Jangan digabung dengan pelamar yang baru lulus," ungkapnya ketika dihubungi Disway Kaltim, Minggu, (29/11/2020). Usulan itu merupakan aspirasi dari para tenaga honorer, khususnya guru. Sebab, kekhawatiran mereka yang sudah lama mengabdi ini, mereka kalah bersaing dengan para lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG. Yang notabene lebih menguasai teori dan masih segar ingatannya. Sementara para guru honorer hanya unggul dari sisi pengalaman. Karena telah lama mengajar. Ia berharap ada kredit point tersendiri bagi guru honorer. Hal itu dinilai berdasarkan lama waktu mengabdi. Misalnya, ada guru yang sudah mengajar sebagai tenaga honorer selama 10,15 hingga 20 tahun. Harapannya diberi point lebih, dalam proses penilaian. Tarulah semisal 20-30 point juga. Itu akan menjadi jaminan mereka bisa bersaing. Juga sebagai apresiasi bagi mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun dengan upah rendah. "Itu menurut kami suatu konsep keadilan," imbuh Wahyudin. Baca juga: Bankeu Belum Ditetapkan, Kontroversi Donasi Tak Berisi Wahyudin, lanjut bercerita mengenai kekecewaannya, pada proses seleksi sebelumnya. Ketika para tenaga honorer yang telah lolos seleksi, namun tidak pernah mendapat tindak lanjut hingga sekarang. "Dulu sebenarnya sudah pernah ada seleksi, waktu menjelang pilpres. Seleksi khusus tenaga honorer. Di Samarinda hampir 300-an pendaftarnya. Yang lolos sekitar 100-an. Tapi masalahnya kemudian, mereka yang sudah lulus tidak pernah diakui dan memperoleh SK pengangkatan. Tidak jelas statusnya sekarang," tuturnya lagi. Pada seleksi 2021 nanti para tenaga honorer akan kembali diikutsertakan. Di satu sisi ia berharap tenaga honorer, tidak lagi harus melalui proses seleksi untuk diangkat statusnya sebagai ASN atau setara ASN. "Tidak usahlah pakai seleksi dan test-test itu kalau bisa. Karena melihat pengabdian mereka. Lansung diangkat sajalah," harapnya. Ketua forum tenaga honorer yang berada dibawah naungan SPSI dan beraifiliasi dengan federasi pendidikan, pelatihan dan pegawai negeri ini, memiliki alasan kuat, mengapa pengangkatan tenaga honorer mesti menjadi perhatian khusus bagi Kaltim. Yaitu, melihat rencana pemindahan ibu kota negara yang akan membutuhkan banyak tenaga ASN. Dia memperhitungkan, dari keseluruhan ASN pemerintah di pusat, sekitar 25 persen tidak akan ikut serta pindah ke Kaltim. Karena faktor usia, waktu pensiun dan alasan-alasan lain."Mau tidak mau kekosongan itu harus diisi orang-orang daerah," tutupnya. (das/boy).