Tuntas 2024

TANJUNG SELOR, DISWAY – Penyusunan APBD Kaltara akan fokus pada penuntasan pembangunan jangka menengah. Salah satunya, prioritas meningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan. Utamanya akses dari Kabupaten Malinau menuju ke Krayan, Nunukan.

"Kami saat ini, juga tengah menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Risdianto, Rabu (25/11). Selain menyusun KLHS, Pemerintah Provinsi Kaltara, juga telah melakukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dari hasil komunikasi dengan satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah Kaltara, peningkatan jalan perbatasan pada periode 2017 hingga saat ini, anggaran yang digelontorkan dari APBN mencapai Rp 549.056.757.000. "Ditargetkan 2024 berdasarkan hasil diakusi kami, ditargetkan jalan perbatasan akan tuntas terhubung," ujarnya. Di tengah pandemik COVID-19 yang berdampak terhadap pendapatan daerah, serta menurunnya transfer dari pusat, Pemprov Kaltara pun tetap optimistis pembangunan tetap berjalan optimal. Mengingat, peningkatan untuk infrastruktur perbatasan tidak bisa lagi ditunda-tunda. "2021 nanti kemungkinan akan terjadi penurunan APBD berkisar Rp 200 miliar dari 2020 ini. Selain kesehatan dan pendidikan, serta sejumlah sektor lain, penuntasan persoalan jalan perbatasan akan diutamakan," ujarnya. Lanjut dia, sudah saatnya warga perbatasan di Kaltara merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Yakni kemudahan infrastruktur penghubung antarwilayah sehingga masyarakat Krayan tidak lagi bergantung terhadap kebutuhan dari negara tetangga. Selain itu, pembangunan infrastruktur akan menurunkan harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi dari wilayah lain. "Tanpa mengesampingkan kebutuhan yang lain seperti listrik, internet, kesehatan, dan pendidikan. Jika kebutuhan dasarnya terselesaikan semua, akan berjalan dengan baik," ujarnya. *