Langkah Kutim untuk surplus beras masihlah panjang. Pencetakan sawah baru memerlukan anggaran raksasa.
Kutim, nomorsatukaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harusnya iri dengan PPU. Dengan kawasan yang tak lebih luas, PPU sudah beberapa kali surplus beras. Hal yang masih jauh panggang dari api di Kutim.
Padahal untuk bisa surplus beras, alias swasembada beras, Kutim tak kekurangan modal dasar. Yakni ketersediaan lahan dan sumber air. Luasan lahan basah di Kutim sangat banyak. Hanya memang ada beberapa faktor yang membuat sektor pertanian di kabupaten pecahan Kabupaten Kutai itu belum berkembang.
Faktor-faktor tersebut di antaranya banyak petani beralih menjadi pekebun kelapa sawit, kurangnya lahan sawah siap tanam, sampai pada kultur pemuda Kutim yang lebih suka bekerja di sektor tambang batu bara.
Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutim sudah melakukan pendataan. Agar Kutim bisa surplus beras, sedikitnya dibutuhkan 15 ribu hektare sawah. Persoalannya kini baru tersedia 2.700 hektare saja.
“Jadi masih kurang 12.300 ha sawah baru. Angka itu bisa dikejar. Karena banyak lahan yang bisa dipakai,” kata Kepala Distanak Kutim, Sugiono.
Tapi mencetak sawah baru seluas itu tentu tak mudah. Persoalannya adalah biaya mencetak sawah yang tak murah. Diperkirakan, perlu Rp 50 juta untuk setiap hektare sawah baru. Itu belum termasuk jaringan listrik sistem pintu air beserta pompanya.
“Nah di Muara Ancalong belum ada listrik yang memadai,” imbuhnya.
Berdasar hitung-hitungan awal. Kutim harus bisa memproduksi 60 ribu ton beras tiap tahunnya agar bisa surplus beras. Saat ini petani di Kutim baru bisa menghasilkan 16 ribu ton saja. Makanya, untuk memenuhi kebutuhan beras lokal, harus mendapat kiriman dari daerah lain. Sangat sangat bergantung.
“Jadi tiap orang itu menghabiskan 100 kg beras per tahunnya. Maka jika jumlah penduduk Kutim ada 600 ribu jiwa. Maka perlu 60.000 ton beras,” ungkapnya.
Seandainya 15.000 ha sawah bisa terwujud. Dengan asumsi tiap hektarenya menghasilkan 4 ton gabah. Maka dalam setahun, Kutim memiliki 120.000 ton gabah dan 60 persennya akan menjadi beras.
“Itu pun harus memakai sistem dua kali panen. Bisa terwujud jika ketersediaan air mencukupi,” sebutnya.
Selain Muara Ancalong, di Kecamatan Busang dan Teluk Pandan juga memiliki potensi yang sama. Tinggal bagaimana ketersediaan anggaran saja untuk mewujudkan swasembada beras. Potensi lainnya adalah padi gunung dengan sistem ladang berpindah. Tetapi jumlahnya tidak lebih dari 1.000 hektare.
“Karena proses membuka lahan kerap dilakukan dengan membakar. Sudah tidak boleh lagi,” tutupnya. (bct/ava)