Bontang, nomorsatukaltim - Beras Basah seperti permata di tengah samudra. Itu kalau dilihat dari foto-foto yang berseliweran di media sosial. 10 tahun lalu Beras Basah ini memang benar-benar permata. Dari kejauhan, pasir putih ditumbuhi kelapa-kelapa tinggi yang nyiurnya bergesekan ditiup angin. Seolah-olah menyambut setiap wisatawan yang hadir ke situ.
Pasirnya betul-betul putih. Halus pula. Butirannya seperti pecahan kaca yang menyala disiangi matahari. Air lautnya jernih sekali. Jika beruntung gerombolan ikan berukuran kecil akan menarik bola mata setiap wisatawan.
Belum lagi terumbu karangnya. Di sebelah barat, terumbu karangnya masih asri. Bentuknya menjorok lebih dalam. Gugusan karang warna-warni yang membentuk benteng kokoh menjuntai di kedalaman.
Tapi itu 1 dekade lalu. Saat wisatawan belum banyak-banyaknya. Sudah banyak tapi belum ramai seperti sekarang.
Penyeberangan ke Beras Basah belum dikelola baik kala itu. Masih 1-2 kapal yang menyeberang ke sana, kalau akhir pekan bisa sampai 10-15 kapal.
Beras Basah ini pulau. Lokasinya tak jauh dari lajur kapal tanker Badak LNG. Kapal tanker itu besar sekali. Saat melintas pasti membuat gelombang. Tak besar tapi cukup membuat moncong kapal terjungkit.
Sekarang Beras Basah jauh berbeda. Pasirnya tetap putih. Tapi pohon kelapa berdesakan berebut tempat dengan tenda-tenda liar.
Sebenarnya tenda itu disewakan. Terpal plastik yang diikat di antara pohon-pohon kelapa. Yang lantainya juga dilapisi terpal plastik juga. Awalnya satu tenda muncul. Lama kelamaan bertambah sampai sekarang. Bahkan susah cari posisi nyaman kecuali harus selonjoran dinaungi terpal plastik itu.
Pemkot Bontang sadar kehadiran mereka itu buat kumuh. Pernah mau dibubarkan. Dilarang aktivitas pasang tenda terpal plastik lagi. Tapi mendapat penolakan dari oknum politisi. Lalu kendor. Dibangun lagi dan kumuh lagi.
"Makanya kita mau tata Beras Basah itu," ujar Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam kepada Nomor Satu Kaltim.
Komisi II DPRD mendorong agar ada payung hukum pengelolaan pariwisata. Salah satunya Beras Basah. Supaya tak dikelola warga seperti sekarang.
Namun payung hukum ini mengedepankan profit. Agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa naik. Tujuan dewan supaya pengelolaan tempat wisata tak sia-sia. Ada rupiah yang bisa diterima daerah.
Jadi melalui perda ini akan diatur tarif di tempat wisata. Tidak serampangan lagi seperti sekarang. Pemerintah akan menempatkan petugas di sana. Dan kerja sama dengan warga setempat supaya tak kumuh lagi.
"Yah ini pintu masuk (langkah awal) untuk pelan-pelan menata pariwisata kita," pungkasnya. (wal/ava)