Masyarakat Harus Terlibat

TARAKAN, DISWAY – Salah satu elemen dan indikator yang penting dari keberhasilan, serta kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis, adalah adanya keterlibatan masyarakat.

Khususnya, kata Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi, dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. “Untuk memastikan kualitas pemilu, khususnya Pilkada Serentak 2020 di Kaltara, patutlah disosialisasikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Termasuk mahasiswa. Seperti pentingnya menyuarakan hak pilih atau tidak golput, mencegah money politic, dan menghindari konflik horizontal,” kata Teguh pada dialog interaktif pendidikan politik masyarakat bersama BEM UBT, Kamis (19/11) siang. Sesuai Pasal 131 Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pilkada, esensi pelaksanaan pilkada adalah keterlibatan publik di dalam kontestasi tersebut. “Keterlibatan ini tak hanya pada saat proses pemilihannya semata. Tetapi, dimulai dari proses pengawasan, sosialisasi, hingga pendidikan politik bagi pemilih,” ujarnya. Seperti diketahui, target kepesertaan pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di Kaltara, berkisar 75 hingga 80 persen. “Pendidikan pemilih berkelanjutan, merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk dilakukan. Khususnya kepada para pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak politiknya dalam pemilu atau pemilihan,” jelasnya. Karena Pilkada 2020 digelar di tengah pandemik COVID-19, diharapkan masyarakat, khususnya mahasiswa, tetap ikut aktif melakukan pengawasan. “Pengawasan partisipatif ini tetap taat dan patuh, juga terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan. Hal ini sangat penting, untuk mencegah dan memutus penyebaran COVID-19,” ujarnya. Sementara itu, untuk kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Teguh menyebutkan bahwa sedianya bersinergi dengan upaya penanganan COVID-19. Dialokasikan anggaran sekitar Rp 136,2 miliar untuk hal tersebut. “Pemprov juga telah menerbitkan pergub mengenai pedoman AKB (adaptasi kebiasaan baru),” ungkapnya. Untuk dukungan pengamanan, TNI, Polri, Satpol PP, Linmas dan pemadam kebakaran dilibatkan. “Dari dari Bawaslu, indeks kerawanan Pemilu 2020 di Kaltara, berada pada level 5. Dengan poin 62,87. Kaltara terhitung paling rendah tingkat kerawanannya dibanding 9 provinsi yang menyelenggarakan pilkada tahun ini. Untuk kabupaten, dari 4 daerah, 3 di antaranya berada di bawah poin 50, atau kerawanan rendah,” sebutnya. Bahkan, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara pada 2019, mencapai 83,45. Untuk aspek kebebasan sipil, mencapai nilai 96,6; hak-hak politik 74,92; dan lembaga demokrasi 80,46. “Namun, ada beberapa tantangan yang harus diwaspadai pada Pilkada Serentak di Kaltara. Di antaranya, perubahan peraturan perundang-undangan yang perlu disikapi dengan kesiapan KPU untuk meng-update dan menyosialisasikannya. Selain itu, ketidaktaatan pada protokol kesehatan, dinamika penduduk di wilayah perbatasan, isu SARA, dan lainnya,” papar Teguh. Teguh juga berharap calon kepala daerah mampu menjadi influencer protokol kesehatan. Dimana pilkada menjadi ajang adu gagasan untuk penanganan pandemik dan dampak yang ditimbulkan. Menurutnya, itu menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan pilkada. Selanjutnya, pilkada menjadi pemantik kebangkitan ekonomi, berdisiplinnya petugas, dan masyarakat terhadap protokol kesehatan, dukungan penuh elemen masyarakat, tingginya partisipasi politik, tidak ada konflik horizontal, aman dari COVID-19, minim pelanggaran dan masyarakat mendapatkan pendidikan politik dari seluruh prosesnya. HMS/REY