Kutim, nomorsatukaltim.com – Sampai saat ini, Kutai Timur belum mampu berswasembada ternak. Padahal Kutim memiliki hamparan lahan yang luas. Sehingga potensi mengembangkan peternakan sangat besar.
Kondisi sekarang, hasil ternak lokal bahkan belum bisa memenuhi kebutuhan hewan ternak dalam kabupaten. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging, masih bergantung pada kiriman dari daerah lain.
Usut punya usut, yang menjadi sebab dari minimnya geliat ternak di Kutim adalah perkara modal. Belum ada usaha peternakan berskala perusahaan sejauh ini. Hanya ada peternak-peternak kecil dengan jumlah peliharaan sebanyak 20 ekor saja.
Yang terhitung besar pun hanya memiliki 40 sampai 60 ekor sapi saja. Salah satunya ada di Kecamatan Sangkulirang dan juga peternakan sapi terpadu binaan KPC. Tetapi masih sangat jauh untuk dibilang berskala besar.
Itu pun, belum mengembangkan peternakan secara utuh. Alias mengembangbiakkan. Kebanyakan peternak masih sebatas pembesaran hewan saja. Yang bibitnya pun di ambil dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi.
“Ya bisa dibilang hanya kelas petani saja. Perlu modal besar untuk mengembangkan peternakan di sini,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutim, Sugiono.
Menurutnya, perlu ada perusahaan peternakan untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Mengingat per tahunnya, peternak Kutim hanya mampu menyumbang 1.500 ekor hewan ternak per tahun. Sementara kebutuhan masyarakat mencapai 5.000 ekor saban tahunnya.
“Itu untuk semua hewan ya. Sapi, kambing, ayam, dan juga babi. Tapi memang semua peternak masih berskala kecil,” ungkapnya.
Pemkab berharap ada investor yang mau mengembangkan peternakan dengan skala besar di Kutim. Karena kebutuhan lahan dan pakan, hampir seluruh kawasan di Kutim bisa sangat memenuhi.
“Padahal potensi untuk itu dimiliki. Lahan yang bisa dipakai pun banyak, begitu juga untuk pakan,” sebutnya.
Kendala utama adalah modal yang dibutuhkan untuk membuat peternakan. Dukungan pihaknya dengan memberi bantuan hewan ternak pun sulit berkembang. Sehingga, perlu ada dukungan modal yang memadai terkait hal ini. (bct/ava)