Saat ini, lanjutnya, hal yang perlu dikejar adalah cakupan KIA pada kabupaten/kota yang belum mencapai 20 persen, yaitu untuk Kota Samarinda yang baru tercapai 11,31 persen, Kabupaten Kutai Kartanegara 15,56 persen, Kabupaten Kutai Barat 19,10 persen, dan Kabupaten Kutai Timur tercatat 19,09 persen.
Ia juga mengatakan bahwa pada capaian pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), sebanyak 9 dari 10 Dinas Dukcapil kabupaten/kota di Kaltim telah melakukan PKS dengan OPD di daerahnya.
"Berdasarkan data per 13 November, untuk PKS dan Akses DKP3A Kaltim yang sudah PKS sebanyak 7 dan yang sudah akses Data Warehouse (DWH) sebanyak 4, sementara 3 OPD masih menunggu pemasangan jaringan tertutup dari Diskominfo," ucap Zaina. (mrf/ant/ava)