ADK Diprediksi Turun

TANJUNG REDEB, DISWAY – Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau, diprediksi mengalami penurunan di 2021.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir menyebut, hal itu faktor sumber ADK yang sebagian dari 10 persen dana transfer atau dana perimbangan pusat diprediksi juga mengalami penurunan. Apalagi, sekira 60 persen APBD Berau, masih berasal dari alokasi tersebut. Meski APBD Berau di tahun 2021, belum dipastikan nilainya. Pihaknya pun juga belum tahu seberapa besar penurunan ADK. “Tapi ini memang hanya perkiraan, walaupun kondisinya ini memang sulit karena pandemik COVID-19,” jelasnya kepada Disway Berau, Minggu (25/10). Data DPMK, ADK Kabupaten Berau di tahun 2019 ke 2020, Dari Rp 225 miliar di tahun 2019, menjadi Rp 141 miliar di tahun 2020. Total dana tersebut untuk 100 kampung di Bumi Batiwakkal. Selain terjadi penurunan ADK di tahun 2020, untuk Dana Desa dari pusat di tahun 2020 juga mengalami penurunan. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional. Pemotongan Dana Desa 2020 sebesar Rp 1,084 miliar. Pagu Dana Desa sebelum pemotongan yaitu Rp 116,219 miliar. Meski demikian, Illyas mengingatkan aparatur kampung dan kepala kampung untuk mempercepat pencairan dana kampung di tahun ini. Sebab, jika pencairan lambat akan berpengaruh pada masyarakat dan juga kabupaten, terutama untuk urusan Dana Desa dari pusat. Jika pencairan Dana Desa lambat, akan ada evaluasi pusat untuk pengurangan anggaran di tahun depan. Hal itu tentu akan merugikan untuk pembangunan kampung. Kemudian, dana tersebut akan kembali kepada negara dan tidak masuk dalam dana Silpa APBD. Ilyas mengakui, sulitnya pencairan dana kampung maupun desa adalah kurangnya inovasi dalam pengembangan kampung oleh masyarakat maupun aparatur kampung. Itulah sebabnya, kepala kampung serta beberapa lintas sektor terkait harus bisa mengembangkan anggaran untuk peningkatan kualitas mereka. Pihaknya pun juga akan ikut membantu jika ada keseriusan. “Saya selalu berpesan kepada aparat kampung maupun kepala kampung, jika ada inovasi silakan dipergunakan dananya, jangan ditahan apalagi disalahgunakan. Jika prioritas adalah itu maka harus cepat digarap,” tegasnya. Namun di 2020, anggaran dana kampung memang sangat diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Selain penanganan virus corona, kampung di Berau sendiri lebih menggunakan dana kampung untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Persentase tertingginya adalah untuk pembangunan. Ketika pembangunan kampung dianggap telah baik, barulah anggaran dialokasikan untuk pemberdayaan. Seperti Pemberdayaan kelompok masyarakat, kapasitas lokal, kelembagaan kampung, kelembagaan ekonomi. Pihaknya juga berencana akan memberikan tambahan dana pada kampung mandiri dan berprestasi sebagai motivasi pada kampung lain untuk peningkatan status kampung di Berau. Saat ini, status kampung mandiri di Berau sebanyak 8 kampung. *RAP/APP