Janji Para Calon Pilkada Samarinda untuk Guru Honorer

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Dalam debat pertama calon wali kota, oleh KPU Samarinda, Minggu (18/10/2020) malam, muncul pertanyaan tentang bagaimana langkah kongkret para calon meningkatkan status dan kesejahteraan guru honorer.

Pertanyaan itu, muncul di segmen ketiga. Dengan tema pembahasan, pendidikan. "Berdasarkan data Dinas Pendidikan Samarinda, terdapat 1.500 tenaga honorer. Sebanyak 70-80 persen di antaranya guru. Sisanya tenaga umum dan lainnya. Apa langkah kongkret dalam meningkatkan status dan kesejahteraan guru honorer di Samarinda?" kata moderator I Made Kertayasa. Calon nomor urut 2, Andi Harun giliran pertama. Untuk menjawab. Bila terpilih, dirinya akan berpihak pada tenaga honorer. Wujudnya, dengan kenaikan gaji. Sederajat dengan Upah Minimum Kota (UMK). Namun dalam hal ini harus realistis, kata dia. Artinya, kenaikan tak serta merta seluruhnya, melainkan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Tapi ada fasilitas Presiden (Joko Widodo). Yang tadinya honorer, bisa kita angkat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). ASN berbeda dengan PNS. Dan mudah-mudahan kita bisa angkat jadi aparatur sipil negara," katanya. Berikutnya, calon nomor urut 3, Zairin yang menanggapi pertanyaan tersebut. Memulai dengan cerita guru honorer di Loa Kumbar, Sungai Kunjang. Yang pendapatannya hanya Rp 800 ribu. Per bulan. Hal itu dinilainya miris. Dan itu terjadi di Samarinda. Oleh karena itu, calon wali kota jalur perseorangan itu memberi komitmen. Bila terpilih nanti. "Meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Mareka harus diberikan tambahan. Yang memang disesuaikan dengan kualitas mengajar. Guru honorer akan kita tambah honornya. Disesuaikan dengan UMR," ujarnya. Setiap calon. Diberikan kesempatan menjawab selama 120 detik. Yang terakhir menanggapi, calon nomor urut 1. Calon petahana. Barkati. Wakil wali kota Samarinda ini menyadari, pekerjaan guru honorer terkadang melebihi dari guru yang bersratus PNS. "Mereka dengan gaji yang pas-pasan. Bahkan minim. Tapi mereka dengan keikhlasan, sehari hari, sebagai guru ingin membagi ilmu," katanya. Pemkot memang seharusnya tak tinggal diam. Terhadap hal itu. Para tenaga honorer itu harus diberi penghargaan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. "Kami kita akan tambahkan gaji mereka dan insentif. Kita menyesuaikan dengan APBD kita. Kita akan berusaha. Dan kita akan memperjuangkan mereka (guru honorer), agar mereka bisa diangkat jadi tenaga tetap. Kita akan memperjuangkan itu kedepan," kata calon yang diusung PAN, Demokrat dan Golkar itu. Secara umum, debat berlangsung enam segmen. Pandemi COVID-19 dan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Setiap tema bahasan, ada tiga pertanyaan. Untuk para calon. Pertanyaan itu disusun KPU bersama pakar, akademisi dan praktisi. (sah/zul)