TANJUNG SELOR, DISWAY – Setiap pelaksanaan pesta demokrasi, diakui Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Kaltara, AKBP Nor Santikno, sangat memungkinkan munculnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG).
Bahkan, kata Nor Santikno, sangat berpotensi menimbulkan gejolak yang berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. “Tapi kami juga sudah melakukan pemetaan mengantisipasi kemungkinan itu terjadi. Makanya sebelum terjadi gangguan itu, kami harus melakukan antisipasi sedini mungkin,” ujar Nor Santikno, Jumat (16/10).
Pihaknya juga akan bersikap tegas bagi pihak-pihak yang menimbulkan kegaduhan pada perhelatan pilkada. “Siapa pun yang menimbulkan gangguan kamtibmas, pasti akan kami proses. Apalagi kalau menyebar berita hoaks ataupun ujaran kebencian yang menyebabkan kegaduhan. Terutama di media sosial,” ujarnya.
Dijelaskannya, ATHG yang bentuknya merusak tatanan di lingkungan masyarakat harus segera dicegah. Pencegahan itu, lanjutnya, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari aparat, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat.
Harus ada kesadaran bagi seluruh elemen masyarakat, guna bersama-sama menjaga kondusifitas daerah. Karenanya, kata Nor Santikno, jangan sampai timbul konflik di tengah masyarakat yang hanya disebabkan berbeda pilihan.
“Dampak perbedaan pilihan politik jangan sampai menyebabkan ATHG ini terjadi di wilayah kita. Pilihan yang berbeda, tidak masalah. Yang terpenting, kita jangan menjadi provoaktor untuk saling tuduh, apalagi berujung kekerasan,” ujarnya.
Baca juga: Indeks Kerawanan Demokrasi
Diakuinya dalam pelaksanaan pilkada, setiap tahapan-tahapan berpotensi timbulnya kekacauan. Akan tetapi, potensi itu bisa dicegah jika tidak ada oknum-oknum yang hanya memiliki niat untuk membuat kekacauan.
“Kalau konflik, semuanya berpotensi. Karena dalam pilkada itu, eskalasi politik kan tinggi. Tapi kita pasti melakukan deteksi dini, agar tidak terjadi. Sama-sama kita menjaga kondusifitas di Kaltara,” ujarnya. */ZUH/REY