Kukar, nomorsatukaltim.com - Pembahasan untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2021 mulai dibahas, sejak awal pekan ke-3 Oktober 2020.
Tahapan pembahasannya terus berjalan. Kini dalam tahap pembahasan ditingkat Badan Anggaran (Banggar). Akan dibahas dan dievaluasi. Sebelumnya masuk ke dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar.
Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi menjelaskan, sebelumnya akan diserahkan ke masing-masing komisi yang ada di DPRD Kukar. Dari Komisi I hingga Komisi IV. Disana akan dibedah, terkait apa saja yang menjadi prioritas tahun depan.
"Target pekan depan masing-masing komisi sudah membahas, akhir November itu sudah disahkan dan diparipurnakan," ujar Alif pada nomorsatukaltim.com, Jumat (16/10/2020).
Terkait isu penurunan transferan Dana Bagi Hasil (DBH). Alif menyebut kemungkinan itu bisa saja terjadi. Karena memang kondisi pandemi COVID-19 saat ini terjadi di Indonesia. Namun secara pasti masih menunggu penyampaian dari pemerintah pusat.
Untuk fokus penganggaran. Penanganan COVID-19 mungkin masih jadi prioritas. Disamping untuk belanja modal. Juga belanja-belanja lainnya. Namun untuk skala prioritasnya, masih menunggu koreksi di masing-masing komisi.
"Menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan yang urgent," pungkas Alif.
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Penurunan transferan DBH cukup jadi momok. Namun mau tidak mau, daerah wajib bisa segera menyesuaikan diri. Memastikan anggaran tepat sasaran.
Terkait pembangunan. Sunggono sebut mungkin akan berjalan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) yang sudah tersusun. Yakni pembangunan infrastruktur. Pertanian dalam arti luas, serta penanganan dan pemulihan COVID-19 di Kukar.
Pemerintah Daerah Kukar tentu dituntut untuk memilah. Mana yang prioritas, mana yang bisa dikesampingkan sementara. Untuk menghindari potensi defisit anggaran tentunya.
"Tentu kita berharap teman-teman bisa mengupayakan peningkatan PAD yang ada di masing-masing OPD," ujar Sunggono beberapa waktu yang lalu. (mrf/sam)