"Nah pemerintah harus objektif dong," katanya kepada Disway Kaltim.
Katanya, kebijakan pemerintah ini tak tepat. Salah alamat. Deni punya alasan kebijakan itu tak rasional. Penularan paling banyak di perkantoran, bukan di warung kopi.
"Harusnya yah dibuka saja datanya, misalnya ada klaster baru dimunculkan saja. Biar kita sama-sama jaga diri. Pemerintah ini jangan sok jadi superman deh. Kan kita bisa bantu, asalkan kita tahu yang mana harus dihindari," usulnya. (wal/ava)