Mahulu, nomorsatukaltim.com – Ada kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Yaitu Pengadilan Agama. Selama ini warga Mahulu yang berperkara, terpaksa menumpang di Pengadilan Agama Tenggarong.
“Secara administrasi bakal menjadi beban bagi warga yang punya masalah,” kata Penjabat sementara (Pjs) Bupati Mahulu, Gede Yusa kepada wartawan di Sendawar, Kamis (8/10/2020).
Kondisi ini menurut Gede telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar, yang selanjutnya akan langsung dikoordinasikan ke jajarannya.
“Apakah akan ada cabang Pengadilan Agama di Mahulu, masih akan dikoordinasikan. Langkah ini diambil karena waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat ke Tenggarong cukup membenani,” ungkapnya.
Rencana pemindahan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sendawar menjadi atensi Pemkab Mahulu, sehingga akan segera ditindaklanjuti.
“Rencana ini diharap memudahkan masyarakat berperkara, khususnya umat muslim,” tandasnya.
Terpisah,Ketua Pengadilan Agama Kubar, A. Rukip membenarkan adanya komunikasi dengan Pjs Bupati Mahulu, terkait rencana penyelesaian perkara agama itu.
“Sesuai keputusan Mahkamah Agung, kewenangan yurisdiksi Kabupaten Mahulu masuk wilayah Kutai Kartanegara,” beber Rukip kepada nomorsatukaltim.com, diujung telpon.
Sebenarnya Pengadilan Agama Kubar sudah mengusulkan ke MA untuk mengubah SK, karena Mahulu merupakan daerah pemekaran dari Kubar. Seharusnya penyelesaian perkara di Mahulu, tetap bisa dilakukan di Pengadilan Agama Sendawar, Kubar.
“Pengadilan Negeri Kubar kewenangan yurisdiksinya termasuk Mahulu. Tapi, kenapa Pengadilan Agama Sendawar tidak mencakup Mahulu,” jelasnya.
Untuk itu diharapkan agar Pemkab Mahulu proaktif bersama mengusulkan perubahan, agar Mahulu bisa masuk kedalam yursdiksi Pengadilan Agama Kubar.
“Saya siap membantu mengusulkan kembali. Karena untuk meringankan beban jarak dan waktu masyarakat Mahulu. Dibandingkan harus ke Tenggarong yang banyak makan waktu dan biaya,” tandas Rukip. (imy/sam)