Samarinda, nomorsatukaltim.com – Komisi IV DPRD Kaltim dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim membahas dampak pandemi COVID-19 yang memberi efek domino di berbagai bidang. Tak terkecuali di bidang pendidikan.
Sebab, dampaknya mengharuskan siswa melaksanakan metode belajar secara daring. Hal ini membutuhkan penyediaan bantuan berupa kuota internet. Untuk pembelajaran jarak jauh tersebut.
Rapat yang digelar bersama Kepala Disdik Kaltim Anwar Sanusi beserta jajarannya itu dilaksanakan di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Rabu (30/9). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Rusman Ya’qub. Selain Rusman, hadir pula Sekretaris Komisi IV Salehuddin, serta anggota komisi: Abdul Kadir Tappa, Fitri Maisyaroh, dan Jawad Sirajuddin.
Terkait bantuan tersebut, Rusman meminta kejelasan mengenai biaya pembelajaran daring di masa pandemi. Agar dapat diakomodir dalam APBD Perubahan 2020.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Kaltim Anwar Sanusi mengatakan, biaya pembelajaran daring akan segera ditentukan. Sejauh ini, pihaknya mencanangkan pemberian pulsa dan kuota bagi pelajar. Namun sebelum itu, Disdik akan membangun kerja sama dengan sejumlah provider.
Pulsa dan kuota hanya akan diberikan kepada para pelajar dari jenjang SD hingga SMA. Sementara bantuan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) akan diberikan kepada orang tua siswa.
Ia menjelaskan, metode pembelajaran akan disesuaikan dengan status daerah. Jika berstatus zona hijau atau kuning, Disdik Kaltim membolehkan pihak sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka. Itu pun atas arahan dari pemerintah pusat. Disertai persetujuan orang tua murid. Karena kunci utamanya pada orang tuanya.
“Saya khawatir jika pilihan ini menjadi diterapkan, maka akan menjadi bumerang bagi orang tua siswa yang tidak memahami bahaya penularan COVID-19,” jelas Sanusi kepada Disway Kaltim, Rabu (30/9) siang.
“Saya justru khawatir jika orang tua menyetujui anaknya sekolah tatap muka. Terlebih masih tingginya angka terkonfirmasi COVID-19. Jangan sampai karena kegiatan belajar tatap muka anak-anak terpapar COVID-19. Opsi ini sebenarnya bagus untuk diterapkan. Hanya saja harus dievaluasi kembali dengan matang,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin berharap pemerintah mengoptimalan pembelajaran daring. Hal ini untuk menghindari penularan virus corona kepada para pelajar dan guru.
Ia juga mendorong Disdik Kaltim membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Sehingga aktivitas belajar mengajar dengan metode jarak jauh tidak dibebankan sepenuhnya kepada Disdik Kaltim. (adv/top/qn)