Suasana FGD PLH dihadiri Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris.
Tanjung Selor,Disway – Perempuan dari berbagai latar belakang berkumpul. Membicarakan upaya menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltara.
Pertemuan bertajuk North Kalimantan Women’s Caucus Meeting atau pertemuan kaukus perempuan Kaltara ini membahas regulasi dan kebijakan daerah tak bias gender.
Difasilitasi Perkumpulan Lingkar Hutan (PLH), Rabu (29/7), terungkap, jumlah kasus kekerasan di Kaltara selama tiga tahun berjalan. Data DP3AP2KB Kaltara, periode 2018 sebanyak 229 kasus, kemudian 2019 meningkat menjadi 327 kasus, dan 2020 hingga Juni sudah ada 87 kasus.
Kota Tarakan menjadi daerah yang mendominasi dalam tiga tahun berjalan itu.
“Penting adanya kader atau orang yang peduli mulai dari tingkat desa bahkan RT dan RW. Jika hanya berharap dinas atau saat ini ada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tidak cukup.
Sebab hanya menunggu adanya laporan kasus. Perlu hingga tingkat desa," ujar Ketua Satgas PPA Kaltara, Ainun Faridah.
Menurutnya, untuk menekan angka kekerasan harus ada langkah ril. Mulai dari tingkat bawah. Ia memaparkan, dulu ada yang namanya program dasawisma. Hal itu bisa dimaksimalkan lagi. Karena upaya pencegahan bisa dilakukan di lingkungan terdekat masing-masing orang.
“Khususnya perempuan, juga perlu mandiri agar kekerasan tidak berlanjut. Sebab dengan mengatasnamakan cinta sering kali mereka abai, akhirnya tersakiti. Tak hanya psikis, tetapi juga fisik,” paparnya.