GUBERNUR Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyampaikan laporan kesiapan menyambut Pilkada Serentak 2020 di hadapan Mendagri Tito Karnavian, Jumat (17/7) lalu
Tarakan, Disway - Kalimantan Utara termasuk salah satu provinsi yang memiliki nilai fiskal daerah rendah di Indonesia. Pun demikian, dengan penatakelolaan keuangan yang mumpuni dan ditunjang kepimpinan yang matang, keterbatasan anggaran tersebut nyatanya nyaris menjadi masalah.
Bahkan, di masa pandemik COVID-19 ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie tak patah arang untuk menyeimbangkan antara upaya menjaga kesehatan masyarakat dengan terjaga kesinambungan ekonomi.
Hal ini pun mendapatkan pujian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Tarakan, Kaltara, baru-baru ini.
"Saya tadi sempat bertanya kepada Pak Gubernur, apakah ada Lab PCR di Kaltara. Dijawab, ada, satu di RSUD Tarakan. Alhamdulillah, ini berarti Pemprovnya sudah memiliki tanggung jawab yang baik untuk memastikan percepatan penanganan pandemi Covid-19. Meskipun itu masih 1 Lab PCR," kata Mendagri.
Kaltara juga dinilai oleh Mendagri sangat piawai mengelola anggaran daerah. Sehingga, mampu mengurangi beban APBN yang saat ini kondisinya cukup kritis.
"Daerah pemasukkannya dari dana perimbangan, bagi hasil dan PAD, juga sumber lainnya yang sah. Nah, pendapatan dari APBN saat ini tertekan.
Akibatnya transfer ke daerah pun berkurang. Situasi ini menimbulkan dilema, antara menjaga kesehatan publik dan menjaga ekonomi dan keuangan agar tetap selamat atau tidak mati. Dari itu, semua kepala daerah harus menjaga keseimbangan antara kesehatan publik dan kesehatan ekonomi dan keuangan. Karena tanpa keseimbangan maka akan menimbulkan masalah jauh lebih besar lagi. Seperti masalah sosial dan lainnya," urai Mendagri.
Beban APBN bertambah berat dengan akan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Kaltara merupakan salah satu provinsi yang menggelarnya.
"Disini, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pemprov Kaltara karena telah mengurangi beban APBN. Ya, karena dari informasi Ditjen Bina Keuangan Daerah, rata-rata untuk KPU dan Bawaslu sudah 100 persen ditransfer. Sementara untuk pengamanan baru 40 persen, namun Pak Gubernur menyampaikan sisanya akan segera ditransfer pada saat kampanye nanti. Terima kasih, Kaltara" tuturnya.