Soal itu, Wakidi menyebut program ini jelas prioritas. Satu sisi memang kebutuhan. Lagipula ini merupakan kebijakan kepala daerah PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM).
Dalam program ini, diperkirakan tak kurang Rp 15 miliar anggaran yang dibutuhkan nantinya.
"Kalau itu tetap ada. Tinggal teknisnya saja yang perlu diatur," ucapnya.
Lebih lanjut, Disdikpora PPU juga membutuhkan kantor tetap. Mengingat selama ini kantor Disdikpora PPU masih menumpang di Gedung Graha Pemuda.
Namun terkait ini dirasa masih berat bisa terealisasi di 2021. Mengingat pengajuan kebutuhan anggaran yang diusulkan masih terlampau tinggi. Yaitu Rp 48 miliar.
"Nanti dulu lah kalau itu. Tapi, masih ada jalan lain. Bisa usulan anggaran itu minta bantuan ke provinsi atau pusat," tutup Wakidi. (rsy/eny)