Momen HUT Ke-80 RI, Bapenda Berau Beri Diskon 10 Persen untuk Pembayaran PBB-P2

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Di momen Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia (HUT RI) tahun 2025 ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau memberikan insentif atau diskon 10 persen kepada wajib pajak untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie mengatakan, selain insentif tersebut, Bapenda Berau, juga memberlakukan pembebasan sanksi administrasi khusus untuk tunggakan PBB-P2 tahun 1996-2025.

"Wajib pajak harus melakukan pembayaran lunas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2025, sebelum 30 September 2025," kata Djupiansyah, Senin 18 Agustus 2025.

Hal ini, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPPT PBB tahun 2025. "Jadi, semakin cepat membayar, semakin besar manfaat yang diperoleh," imbuhnya.

Ia menyebut, persayaratannya hanya 1, yakni pembayarannya harus sebelum 30 September 2025. "Insentif PBB-P2 dan pembebasan sanksi administrasi khusus untuk tunggakan PBB-P2 tahun 1996-2025, hanya berlaku hingga September 2025," bebernya.

Djupiansyah menerangkan, kebijakan ini diluncurkan dalam rangka memperingati HUT RI, sekaligus salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB-P2.

“Kebijakan Pemkab Berau memberikan diskon 10 persen atas pembayaran SPPT PBB tahun 2025 juga merupakan cara dalam mendorong percepatan pembayaran pajak di awal waktu,” terangnya.

Terkait dengan target penerimaan daerah, kata dia, kebijakan diskon ini tidak akan mengurangi target yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, dengan adanya insentif PBB-P2 10 persen ini, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

“Saya mengharapkan, realisasi penerimaan bisa lebih cepat dan optimal dengan adanya diskon ini,” harapnya.

Ia menyebut, target realisasi PBB-P2 di tahun 2025 ini sebesar Rp5,5 miliar. "Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,5 miliar," pungkasnya. (ADV/DISKOMINFO/BERAU)

Sumber: