Dorong Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar, Penerapan BLUD Tengah Dipersiapkan

Banner Diskominfo Berau 2025--

BERAU, NOMORSATUKALTIM -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah mempersiapkan penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sejumlah Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie, menjelaskan, penerapan BLUD merupakan strategi untuk mendorong peningkatan efisiensi serta kualitas layanan kesehatan dasar.

“Tahap awal akan kami fokuskan di wilayah perkotaan. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan potensi ekonomi yang lebih besar di kawasan tersebut,” jelas Lamlay, Sabtu (28/6/2025).

Menurutnya, dengan status BLUD, puskesmas akan diberikan keleluasaan dalam mengelola keuangan secara lebih mandiri dan profesional. Namun implementasi ini tidak bisa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah.

BACA JUGA :  Wedang Dayak, Warisan yang Tumbuh di Ladang Kembali Hadir Menyapa Lidah Masa Kini

“Karena sistem ini berorientasi pada kemandirian dan keuntungan. Tentu hanya bisa diterapkan di tempat yang memiliki peluang bisnis yang mumpuni,” tuturnya.

Dari kondisi tersebut, pemerintah daerah menilai bahwa puskesmas yang berada di wilayah perkotaan memiliki kesiapan yang lebih tinggi, baik dari jumlah penduduk maupun potensi pendapatan layanan.

“Makanya, kawasan perkotaan akan menjadi titik awal penerapan BLUD,” ujarnya.

Meski demikian, bukan berarti puskesmas di wilayah kampung yang dikesampingkan. Seperti Puskesmas di Kampung Merapun, Lamlay menilai memiliki prospek yang menjanjikan karena dikelilingi oleh 19 perusahaan kelapa sawit dan populasi masyarakat yang cukup besar.

BACA JUGA :  Paser Siap Benahi Kekurangan, Belajar dari PEDA XI Kaltim di Kutai Barat

BACA JUGA :  Dispora Kaltim Dorong Budaya Gaya Hidup Sehat Lewat Kolaborasi dengan Swasta

“Selama ada peluang usaha layanan kesehatan, meski terpencil, akan kami dorong juga untuk masuk BLUD,” tegasnya.

Begitu pula dengan puskesmas di wilayah yang jumlah penduduknya sangat minim, seperti di Puskesmas Long Boy, Kampung Long Keluh yang hanya memiliki gaji sekitar 50 kepala keluarga. Menurutnya, penerapan BLUD akan sulit jika basis pengguna layanan sangat terbatas.

Sumber: