Bankaltimtara

Komisi I DPRD Kukar Dorong OPD Perkuat Program Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Komisi I DPRD Kukar Dorong OPD Perkuat Program Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Muhammad Hidayat. -(Disway Kaltim/ Rahmat Pratama)-

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Hidayat, mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, lebih responsif dalam menyikapi perkembangan persoalan ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Menurut Hidayat, kondisi ketenagakerjaan saat ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Berbagai program pembangunan harus diarahkan agar mampu memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya, pada Senin, 16 November 2026. Ia menegaskan, kebijakan dan program OPD harus tetap mengacu pada visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik, yakni mewujudkan daerah yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri.

Dalam visi tersebut, terdapat tiga fondasi utama yang menjadi perhatian, yaitu penguatan sektor pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju serta berkelanjutan.

BACA JUGA: DPRD Kukar Targetkan 5 Raperda Rampung Desember 2026, Dorong Peningkatan PAD

BACA JUGA: RDP Plasma Sawit, DPRD Kukar Pastikan PT REA Kaltim Bersedia Bermitra dengan Masyarakat

Ia menilai, sektor pangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengingat luas wilayah dan sumber daya yang dimiliki Kukar. Karena itu, OPD teknis diharapkan mampu menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

"Berbicara tentang pangan, sesuai dengan luasan Kukar ini, diharapkan OPD terkait dapat memprogramkan hal-hal yang bisa memperkuat sektor tersebut," ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti adanya regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membatasi ruang pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.

"Ketentuan tersebut perlu disikapi secara bijaksana agar upaya membantu masyarakat tetap dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

BACA JUGA: Polemik Lahan Bendungan Marangkayu, DPRD Kukar Dorong Pembayaran Ganti Rugi Segera Diselesaikan

BACA JUGA: Ahmad Yani Minta Program Seragam Gratis Kukar Dievaluasi, Usulkan Prioritaskan Siswa Kurang Mampu

Ia berharap OPD terkait mampu mencari formulasi program yang tepat sehingga kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait