Optimalisasi Aplikasi MPPD PPU Terbentur Izin API Pusat dan Kapasitas Server CCTV

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) dalam memangkas kerumitan birokrasi lewat inovasi digital terus diuji di lapangan.

Aplikasi Mall Pelayanan Publik Daerah (MPPD) yang baru saja resmi diluncurkan pada 5 November lalu kini tengah memasuki fase optimalisasi guna menyatukan sekitar 12 jenis layanan terpadu dalam satu genggaman warga.

Mulai dari urusan pajak daerah, perizinan satu pintu, layanan RSUD, administrasi kependudukan, hingga fitur unggulan pemantauan Closed-Circuit Television (CCTV) secara realtime dihadirkan dalam platform besutan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU tersebut.

Namun, di balik ambisi menghadirkan layanan satu pintu yang serba cepat, tim teknis di daerah masih menghadapi tembok regulasi dan keterbatasan infrastruktur digital.

BACA JUGA: Pelabuhan Penajam Diambil Alih, 8 Pegawai Dishub PPU Dimutasi ke Pemprov Kaltim

Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Persandian Diskominfo PPU, Fitriani mengungkapkan, bahwa proses penarikan data secara real time dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dapat berjalan maksimal karena terganjal izin Application Programming Interface (API) dari pemerintah pusat.

"Kami sudah memasukkan aplikasi layanan kependudukan ke dalam MPPD. Namun, saat diakses masyarakat, sifatnya baru sebatas baca dan hanya terkoneksi ke situs pusat, sehingga data realtime belum bisa ditarik langsung ke sistem daerah," jelas Fitriani, Minggu, 15 November 2026.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki otoritas penuh untuk membuka keran integrasi data kependudukan secara mandiri mengingat sifat data tersebut yang sangat sensitif dan dikelola secara terpusat.

Diskominfo PPU tercatat telah melayangkan surat koordinasi sebanyak dua kali kepada kementerian terkait untuk memperoleh izin tertulis, namun hingga kini masih menanti persetujuan resmi dari pusat.

BACA JUGA: Pasar Waru Masuk Prioritas 2027, Solusi Pemkab PPU Urai Kepadatan Pasar Eksisting

Tak hanya persoalan sinkronisasi data, fitur pemantauan tujuh titik CCTV realtime di dalam aplikasi MPPD juga sempat mengalami gangguan teknis akibat lonjakan beban penyimpanan server yang melampaui kapasitas.

"Untuk mengatasi kendala ini, kami sudah mengajukan penambahan kuota penyimpanan server ke kementerian sekaligus merencanakan pemasangan titik pantau CCTV baru, termasuk di area terminal yang selama ini belum terjangkau jaringan internet," tutup Fitriani.

Sumber: