Bankaltimtara

AMARA Kutim Soroti Penanganan Karhutla dan Ketimpangan Pembangunan di Daerah

AMARA Kutim Soroti Penanganan Karhutla dan Ketimpangan Pembangunan di Daerah

Massa dari AMARA Kutim aksi di simpang empat Bukit Pelangi hingga Kantor Bupati Kutim, Selasa (10/11/2026).-Sakiya/Disway Kaltim-

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Aliansi Mahasiswa Rakyat (AMARA) Kutai Timur (Kutim) menggelar aksi di simpang empat Bukit Pelangi hingga Kantor Bupati Kutim, Selasa (10/11/2026).

Mahasiswa tersebut menyoroti sejumlah hal. Seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta belum meratanya pembangunan infrastruktur.

Kedua persoalan tersebut menurut mereka  membutuhkan keseriusan pemerintah daerah, agar dampaknya tidak terus dirasakan masyarakat.

Mereka juga meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga menunjukkan hasil melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

BACA JUGA:Akses Darat Jadi Kendala Pemadaman Karhutla Kutim, Hercules Australia Sasar 3 Titik Api

Koordinator aksi, Yosua Sihotang, mengatakan aksi kali ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan, yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian optimal.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menjalankan tanggung jawab pelayanan publik ke dalam langkah konkret. 

Terutama menyangkut keselamatan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

“Kami tidak membutuhkan janji yang terus diulang. Kami membutuhkan kebijakan yang nyata, tindakan yang terukur, dan keberpihakan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.

Dalam penyampaian aspirasi, persoalan karhutla menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. AMARA meminta pemerintah mengevaluasi penanganan kebakaran sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

BACA JUGA:Pemadaman Karhutla di Kutim Dapat Bantuan Internasional, 4 Kali Penyiraman dari Udara

Mereka juga mendesak pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara optimal dan transparan untuk mendukung penanganan karhutla. 

Penggunaan anggaran tersebut diharapkan tetap mengikuti ketentuan hukum tanpa menghambat kebutuhan penanganan di lapangan.

Di sisi lain, mahasiswa menilai pemerataan pembangunan jalan poros antarkecamatan masih perlu menjadi prioritas. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait