DPRD Kukar Desak Pemkab Segera Terbitkan Perbup Program Gerakan Etam Mengaji

KUKAR, NOMORSATUKALTIM – Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta pemkab segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan program gerakan etam mengaji. 

Pasalnya, meski telah memiliki landasan Peraturan Daerah (Perda), program tersebut dinilai belum dapat diimplementasikan secara maksimal karena belum adanya aturan pelaksana.

Ahmad Yani mengatakan, gerakan mengaji merupakan program positif yang perlu didukung dan direalisasikan. Namun, hingga kini masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, termasuk teknis pelaksanaan program dan kesejahteraan guru ngaji.

“Program yang berkaitan dengan gerakan mengaji sebenarnya bagus. Namun, sampai sekarang belum ada Perbup yang mengatur teknis pelaksanaannya agar bisa diimplementasikan,” kata Ahmad Yani, Senin (9/11/2026).

Ia menyebut, persoalan insentif atau gaji guru ngaji juga masih menjadi keluhan. Padahal, Perda yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut telah tersedia. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menindaklanjutinya dengan menerbitkan Perbup.

Menurut dia, keberadaan Perbup sangat penting untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan program, kebutuhan anggaran, hingga berbagai aspek teknis lainnya.

Ahmad Yani menjelaskan, Perda pada dasarnya mengatur ketentuan secara umum. Sementara itu, aturan teknis yang lebih terperinci perlu dijabarkan melalui Perbup agar pelaksanaannya memiliki pedoman yang jelas.

Bahkan, kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Perda tersebut melalui penerbitan Perbup telah tercantum dalam regulasi itu sendiri.

“Perda memang mengatur program secara umum, sedangkan pelaksanaannya perlu dijabarkan melalui Perbup. Perintah untuk menindaklanjuti aturan tersebut juga sudah tercantum dalam Perda,” ujarnya.

Ia berharap Pemkab Kukar tidak menunda penerbitan aturan pelaksana tersebut. Sebab, program yang telah disosialisasikan kepada masyarakat harus diikuti dengan realisasi yang jelas, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan.

“Jangan sampai kegiatannya sudah digaungkan, tetapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, kami berharap Perbup segera diterbitkan agar program tersebut bisa benar-benar dilaksanakan,” tegasnya. 

 

Sumber: