Hadapi Pilkades Serentak 2027, DPMD Kukar Susun Kebutuhan Anggaran Bankeu

KUKAR, NOMORSATUKALTIM – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dijadwalkan pada Oktober 2027 nanti, menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kukar.

Pasalnya pelaksanaan kegiatan tersebut pastinya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karenanya, DPMD Kukar tengah menyusun kebutuhan anggaran bantuan keuangan (Bankeu) khusus untuk mendukung pelaksanaan Pilkades. 

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Titin Juleha mengatakan, perhitungan penyusunan anggaran akan mempertimbangkan jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) di setiap desa, agar besaran bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Ia mengatakan, penyusunan anggaran masih berjalan dan DPMD perlu menghimpun dan mencocokkan sejumlah data sebelum menetapkan rincian kebutuhan pembiayaan.

Baca Juga: Kepala Desa Hasil PAW Tidak Menjabat selama 8 Tahun

“Saat ini kami masih menyusun kebutuhan anggarannya,” kata Titin, beberapa waktu lalu. 

Salah satu data yang menjadi perhatian adalah jumlah pemilih. Informasi tersebut diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan surat suara dan berbagai perlengkapan yang digunakan selama proses pemilihan.

Ilustrasi Pilkades.-istimewa-

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, DPMD akan menggunakan data pelaksanaan Pilkades sebelumnya di masing-masing desa. 

Data tersebut kemudian disandingkan dengan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Baca Juga: Dana Desa Bisa Digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Ia menerangkan, kebutuhan anggaran tidak dapat disamaratakan karena setiap desa memiliki jumlah pemilih dan kebutuhan TPS yang berbeda. 

"Semakin besar kebutuhan penyelenggaraan pemilihan di suatu desa, semakin berbeda pula perhitungan bantuan yang diperlukan," tuturnya.

Perhitungan berdasarkan kondisi masing-masing desa tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan skema Bankeu. 

Dengan data yang lebih terukur, pemerintah dapat memperkirakan kebutuhan pembiayaan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pilkades.

Titin menjelaskan, bantuan keuangan khusus nantinya direncanakan mencakup komponen yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pemilihan hingga pelantikan kepala desa. 

Baca Juga: DPMD Kukar Jalaskan Mekanisme PAW Kepala Desa, Titin: Umumnya karena Meninggal Dunia

Sementara itu, sejumlah kebutuhan pendukung lainnya tetap dapat dialokasikan melalui anggaran pemerintah desa.

Ia mengatakan, kebutuhan tersebut antara lain biaya transportasi untuk koordinasi, konsumsi, serta keperluan lain yang berada di luar komponen pembiayaan Bankeu khusus. 

Pembagian ini memungkinkan kebutuhan utama pemilihan dibiayai melalui bantuan khusus, sedangkan kebutuhan penunjang disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa.

Skema pembiayaan juga mempertimbangkan rencana pelantikan kepala desa yang akan dilaksanakan secara serentak. 

Dengan pola tersebut, kata dia, biaya pelantikan tidak perlu dianggarkan secara terpisah oleh setiap desa seperti yang dapat terjadi dalam mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Meski demikian, DPMD belum menetapkan besaran bantuan yang akan diterima masing-masing desa. 

"Penghitungan masih membutuhkan data pemilih dan kebutuhan TPS sebagai dasar untuk merumuskan alokasi anggaran," pungkasnya. (adv)

Sumber: