Mahyunadi Tekankan Pembangunan Kutim Harus Berangkat dari Persoalan Masyarakat

​KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Pemerataan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membutuhkan penentuan prioritas yang tepat agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Perbaikan infrastruktur dan penguatan ekonomi menjadi dua hal yang ditekankan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah.

Menurut Mahyunadi, pembangunan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program.

Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan yang dijalankan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga dalam kehidupan sehari-hari.

BACA JUGA: Mahyunadi Minta Perizinan Investasi di Kutim Dipercepat untuk Pacu Ekonomi

Kondisi geografis Kutim yang memiliki wilayah luas menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan.

Karena itu, ketersediaan infrastruktur dasar perlu menjadi perhatian agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses yang lebih baik.

Ia menegaskan, pembangunan ke depan harus memiliki orientasi yang jelas terhadap penyelesaian masalah masyarakat, terutama berkaitan dengan aksesibilitas dan peningkatan kesejahteraan.

“Untuk membuat Kutai Timur ke depan semakin terarah, semakin fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat, kita perbaiki infrastruktur, kita perbaiki ekonomi,” kata Mahyunadi.

BACA JUGA: Stan Kecamatan Kongbeng Pamerkan 30 Produk Unggulan UMKM dan Kerajinan Lokal

Perbaikan infrastruktur memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas warga. Akses jalan yang memadai, misalnya, dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi barang dan jasa antardaerah.

Di sisi lain, penguatan ekonomi juga perlu berjalan beriringan dengan pembangunan fisik. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak berhenti pada tersedianya fasilitas, tetapi turut membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.

Mahyunadi menilai, ketepatan sasaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Berbagai potensi yang dimiliki daerah perlu diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.

Karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan diperlukan agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sumber: