DPRD Mahulu Desak Pemda hingga Pusat Serius Bangun Jalan Menuju Long Apari

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - DPRD Mahulu mendesak percepatan pembangunan jalan menuju Kecamatan Long Apari agar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok tidak bergantung pada kondisi alam.

Meskipun akses tersebut sudah bisa dilewati setelah sekian lama lumpuh total. Namun kondisinya perlu mendapat perhatian lebih. Terutama untuk mengantisipasi kerusakan parah saat musim hujan, karena kondisi jalannya masih berupa tanah. 

Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran menegaskan pembangunan jalan menuju Long Apari harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat.

Terlebih, kata dia, wilayah tersebut merupakan berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menghadapi tantangan transportasi sepanjang tahun.

BACA JUGA: Banggar DPRD Mahulu Rekomendasikan Anggaran Rp50 Miliar untuk Penanganan Jalan Long Pakaq-Long Apari

“Kami dari DRPD sangat mendukung pembangunan infrastruktur jalan sampai ke Kecamatan Long Apari. Mengingat mereka di perbatasan yang betul-betul kekurangan ketika menghadapi segala musim,” kata Devung Paran, Kamis, 15 Oktober 2026.

Menurutnya, keterbatasan akses tidak hanya terjadi ketika banjir. Saat musim kemarau, masyarakat juga menghadapi kesulitan transportasi yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

“Bahkan musim kemarau, musim banjir, semuanya dua kecamatan ini mengalami kesulitan, terutama Long Apari,” ungkapnya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan Fraksi Gerindra menyampaikan penolakan dalam Pandangan Umum (PU) terhadap rancangan APBD Perubahan 2026.

BACA JUGA: Tokoh Adat Dayak Mahulu Bantah Asap Karhutla Disebabkan Pembakaran Lahan Pertanian

Fraksi menilai alokasi anggaran pembangunan untuk wilayah perbatasan RI-Malaysia masih belum memadai. 

“Penolakan PU fraksi di perubahan ini salah satunya karena anggaran untuk Long Apari juga masih minim,” katanya.

Devung menegaskan, pembangunan jalan bukan sekadar membuka keterhubungan antarkecamatan.

Infrastruktur tersebut juga diperlukan untuk memperlancar distribusi barang, memperluas akses pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan dan pusat pemerintahan.

Sumber: