AKSI Berau Minta Pemkab dan DPRD Ajak Pengurus Kampung Terlibat Penyusunan Anggaran

BERAU, NOMORSATUKALTIM — DPC Asosiasi Kepala Desa/Kampung Seluruh Indonesia (AKSI) Berau meminta pemerintah dan DPRD lebih cermat serta teliti dalam menyusun anggaran di tengah kebijakan efisiensi. 

Langkah ini dinilai sangat penting agar pengalokasian anggaran benar-benar tepat sasaran. 

Serta memberikan nilai tambah langsung bagi perekonomian masyarakat kampung.

Kepala Kampung Bukit Makmur, Saidin Saputra, menilai kemandirian kampung memang cita-cita bersama. 

BACA JUGA:Puluhan Titik Panas Terdeteksi di Berau, BMKG Imbau Masyarakat Tetap Waspada

Namun, hal tersebut tidak bisa diwujudkan secara instan tanpa dukungan regulasi, proteksi, dan pembentukan ekosistem kemitraan yang konkret dari pemerintah daerah.

Saidin mengingatkan bahwa setiap kampung di Berau memiliki karakteristik, potensi sumber daya alam, kualitas SDM, serta kondisi geografis dan infrastruktur yang berbeda-beda.

"Melepas kampung sendiri untuk berpikir soal PAK tanpa intervensi kebijakan yang konkret tentu tidak bijak dan kurang realistis." 

"Masih ada keterbatasan SDM, kompleksitas regulasi, serta perlunya pendampingan aktif dari pemerintah," ujar Saidin Saputra, Kamis (15/10/2026).

Menyikapi dampak kebijakan efisiensi anggaran, Saidin berharap dalam menyusun anggaran daerah agar benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat kampung. 

BACA JUGA:BMKG Pantau Nol Titik Panas di Berau, Kabut Asap Mulai Mereda Terdorong Angin

Pemanfaatan anggaran diharapkan tidak sekadar habis untuk program rutin. 

Melainkan diarahkan pada kebijakan makro yang memberikan nilai tambah (added value) bagi perekonomian warga serta percepatan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan.

Selain efisiensi dan kecermatan anggaran, Saidin menggarisbawahi pentingnya optimalisasi Perusahaan Daerah (Perusda) serta keterlibatan pihak swasta untuk menyokong Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). 

Sumber: