136 Desa di Kutim Dibidik Masuk Program Kampung Iklim

Banner Diskominfo Kutim--

KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM  – Upaya menghadapi dampak perubahan iklim di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus diperluas. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim menyiapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) dengan sasaran seluruh desa yang tersebar di wilayah tersebut.

Kabid Penataan DLH Kutim Nurrahmi Asmalia mengatakan, program itu diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat agar terlibat langsung dalam menjaga lingkungan sekaligus menghadapi berbagai dampak perubahan iklim.

Menurutnya, ProKlim tidak sekadar berfokus pada kegiatan lingkungan yang dilakukan pemerintah. Program tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi di tingkat komunitas.

“Di komunitas itu bagaimana mereka beradaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Jadi seluruh komponen yang ada di dusun tersebut bergerak bersama-sama,” ujar Nurrahmi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2026).

BACA JUGA:Pemkab Kutim Siapkan Akses Jalan hingga Internet untuk Sekolah Rakyat

Ia menjelaskan, pelaksanaan ProKlim dapat dimulai dari lingkungan paling kecil, yakni dusun. Dari tingkat tersebut, berbagai unsur masyarakat diharapkan mengambil peran sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Salah satu unsur yang dapat dilibatkan adalah Masyarakat Peduli Api. Kelompok tersebut dapat berkolaborasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan serta upaya pencegahan terhadap potensi gangguan ekologis.

DLH Kutim menargetkan ProKlim nantinya dapat berkembang di 136 desa. Namun, pembentukan secara menyeluruh belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat sehingga pihaknya menyiapkan pencanangan program tersebut secara bertahap.

“Target kami sebenarnya terbentuk di 136 desa. Baru membentuk harusnya. Tapi mungkin di tahun depan kita baru bisa mencanangkan,” jelasnya.

BACA JUGA:DPMDes Kutim Mendorong Fasilitasi Penataan Batas Antardesa

Nurrahmi menegaskan, keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja bersama lintas sektor. DLH tidak dapat menjalankan seluruh kegiatan secara mandiri karena setiap perangkat daerah maupun kelompok masyarakat memiliki peran berdasarkan bidang masing-masing.

Dengan pola kolaborasi itu, ProKlim diharapkan tidak berhenti sebagai program pemerintah, tetapi berkembang menjadi gerakan masyarakat yang berlangsung secara berkelanjutan di tingkat desa. (ADV)

Sumber: