Ria Norsan Prioritaskan Anggaran Penanganan Karhutla Kalbar

PONTIANAK, NOMORSATUKALTIM – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalbar, termasuk melalui dukungan anggaran dalam APBD Perubahan 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Norsan saat menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kalbar, Norsan menjelaskan Karhutla tidak hanya memberikan dampak terhadap lingkungan. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dunia usaha, serta elemen masyarakat dan relawan terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan sesuai kewenangan masing-masing. Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujar Norsan.

Perubahan Anggaran untuk Kebutuhan Strategis

Menurut Norsan, APBD Perubahan 2026 tidak hanya digunakan untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Perubahan anggaran juga menjadi instrumen strategis pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi kondisi darurat seperti Karhutla.

Dalam rancangan APBD Perubahan, pendapatan daerah disesuaikan dari sebelumnya Rp5.450.221.283.795 menjadi Rp5.763.262.023.054.

Belanja daerah juga mengalami peningkatan dari Rp5.700.221.283.795 menjadi Rp6.210.744.018.051,63. Sementara penerimaan pembiayaan naik dari Rp300 miliar menjadi Rp497.481.994.997,63.

Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sehari setelah penyampaian nota penjelasan, Norsan kembali menegaskan perhatian pemerintah terhadap penanganan Karhutla. Saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026), ia menyebut titik api masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.

“Upaya-upaya kita tetap terus ya, memadamkan api yang masih. Sekarang yang masih banyak api itu di Ketapang. Sampai tadi sore ini sudah tinggal 56 titik api, kemudian juga di Kubu Raya nih masih,” kata Norsan.

BTT Digeser untuk Penanggulangan Bencana

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Pemprov Kalbar terus membangun kolaborasi dengan berbagai unsur. TNI dan Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga masyarakat umum ikut terlibat.

“Jadi tetap upaya kita terus berkolaborasi dengan TNI Polri, kemudian juga Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan juga termasuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut membantu juga ya, dan juga masyarakat umum yang ikut membantu, artinya ormas dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sumber: