Fiskal Tertekan, Syahariah Ingatkan Program Gratispol Pendidikan Jangan Ikut Melambat

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas'ud mengingatkan Pemprov Kaltim agar tidak membiarkan Program Gratispol Pendidikan terhambat proses birokrasi di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi daerah.

Menurutnya, keterbatasan anggaran memang memaksa pemerintah menyusun skala prioritas, namun program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.

Syahariah menilai, Program Gratispol Pendidikan merupakan salah satu program unggulan yang harus dijaga keberlanjutannya.

Ia mengaku melihat pelaksanaan program tersebut belum berjalan secepat yang diharapkan sehingga perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.

BACA JUGA: LBH Samarinda Bakal Tempuh Jalur Hukum Imbas Penutupan Laporan Gratispol oleh Ombudsman

"Saya justru sekarang melihat Gratispol agak turun. Birokrasinya yang agak tinggi. Hati-hati, saya bilang. Ini program gubernur. Harusnya Gratispol yang laju angkanya," ujarnya, Rabu, 22 Juli 2026.

Menurutnya, proses administrasi tidak boleh menghambat realisasi program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Di tengah ruang anggaran yang semakin terbatas, setiap perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang sama mengenai program mana yang harus didahulukan.

Politikus Partai Golkar itu mengapresiasi, langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang tetap mempertahankan Program Gratispol Pendidikan meski anggaran daerah mengalami tekanan.

BACA JUGA: Koalisi Gratispol Watch Sampaikan 4 Tuntutan, Pemprov Kaltim Diberi Waktu Sepekan Benahi Gratispol

"Pak Gubernur masih mempertahankan Gratispol dengan kondisi seperti ini. Saya melihat itu sebuah komitmen yang harus kita dukung. Kegiatan-kegiatan lain boleh dipending dulu karena beliau ingin memenuhi janji politiknya kepada masyarakat di bidang pendidikan," katanya.

Menurut Syahariah, ketika Program Gratispol Pendidikan dirancang, kondisi fiskal belum mengalami perubahan seperti saat ini.

Karena itu, penyesuaian pelaksanaan program dinilai sebagai langkah yang tidak dapat dihindari agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Ia menegaskan, penyesuaian tersebut harus dilakukan melalui skala prioritas, bukan dengan menghentikan program.

Sumber: