DPR RI Desak KLH Audit Lapangan Kasus Hujan Debu di Balikpapan

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) segera melakukan audit lapangan terkait peristiwa hujan debu yang dikeluhkan warga di sejumlah kawasan sekitar Kilang Pertamina Balikpapan. 

Pemeriksaan langsung dinilai penting agar pemerintah memperoleh fakta di lapangan dan tidak hanya mengandalkan laporan perusahaan.

Desakan tersebut muncul setelah warga melaporkan adanya hujan debu yang diduga berkaitan dengan proses commissioning unit Residual Fluid Catalytic Cracking Complex (RFCC) dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

Anggota Komisi XII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, mengatakan audit lapangan diperlukan untuk memastikan sumber pencemaran sekaligus mengukur dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.

BACA JUGA: Usai Fenomena “Hujan Debu”, DLH Balikpapan Beri Tenggat Pertamina Serahkan Laporan hingga Evaluasi SOP

BACA JUGA: PBH Peradi Tampung Keluhan Warga soal Hujan Debu Balikpapan

Menurutnya, proyek RDMP yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan perlindungan lingkungan.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan langsung agar tidak hanya menerima laporan administratif dari perusahaan, tetapi juga mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

"Kalau ditemukan unsur kelalaian dalam pengelolaan operasional kilang, tentu harus ada pertanggungjawaban," kata Syafruddin saat dikonfirmasi Nomorsatukaltim, pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Ia menilai investigasi harus mampu mengungkap penyebab munculnya debu, apakah dipicu gangguan teknis, kesalahan prosedur kerja (human error), atau faktor lain yang berkaitan dengan operasional kilang.

BACA JUGA: DPRD Balikpapan Siapkan Penelusuran Sumber Debu yang Dikeluhkan Warga

BACA JUGA: Hujan Debu Selimuti Balikpapan, Begini Tanggapan BPBD

Menurutnya, hasil audit tersebut nantinya menjadi dasar evaluasi terhadap sistem mitigasi lingkungan yang diterapkan perusahaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Syafruddin juga mengingatkan Balikpapan sebagai kota penyangga industri migas nasional tidak semestinya terus menghadapi risiko pencemaran akibat aktivitas proyek strategis.

Sumber: