Bankaltimtara

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai 15 Juni, BPS Kerahkan 586 Petugas di Kukar

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai 15 Juni, BPS Kerahkan 586 Petugas di Kukar

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kukar.-Rahmat/Nomorsatukaltim-

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM– Badan Pusat Statistik (BPS) BPS Kalimantan Timur mulai mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Sebanyak 586 petugas lapangan akan diterjunkan untuk mendata aktivitas ekonomi masyarakat secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kalimantan Timur, Khairul Anwar mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan pelatihan petugas sensus yang akan bertugas di 20 kecamatan di Kukar.

“Total ada 586 petugas yang akan bertugas di 20 kecamatan. Saat ini kami masih melaksanakan pelatihan melalui 22 training center yang digunakan di berbagai wilayah,” ucap Khairul Anwar saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Tenggarong, Kamis, 11 Juni 2026.

BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Kukar 2,20 Persen, Penurunan Produksi Batu Bara Beri Dampak Signifikan

Khusus untuk wilayah Tenggarong, pelatihan dilaksanakan melalui 5 kelas yang dibagi dalam dua gelombang.

Gelombang pertama telah selesai, sementara gelombang berikutnya masih berlangsung untuk mempersiapkan seluruh petugas sebelum turun ke lapangan.

Menurut Khairul, pelaksanaan pendataan lapangan akan berlangsung selama sekitar dua setengah bulan.

Rentang waktu tersebut diberikan mengingat luasnya wilayah dan besarnya beban kerja yang harus ditangani masing-masing petugas.

BACA JUGA: 264 Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Paser Mulai Pendataan Door to Door

“Sensus ekonomi yang dilakukan secara door to door dimulai pada 15 Juni dan berakhir pada 31 Agustus. Kami memberikan waktu yang cukup karena cakupan wilayah luas dan jumlah objek yang harus didata juga banyak,” ujarnya.

BPS juga mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha dan kegiatan ekonomi yang dijalankan.

Ia menjelaskan, seluruh petugas resmi akan dilengkapi atribut lengkap berupa rompi, kartu identitas elektronik, dan surat tugas.

"Kartu identitas petugas dilengkapi barcode yang dapat dipindai masyarakat untuk memastikan keabsahan petugas," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait