Tangkap Efek IKN, Warga PPU Lulusan SMP Didorong Kejar Paket C
Sekretaris Disnakertrans Kabupaten PPU, Evi Viola Violeta.-(Foto/ Istimewa)-
PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Derasnya arus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa peluang kerja besar ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Namun, peluang ini terancam luput dari genggaman warga lokal yang masih berpendidikan rendah.
Merespons tantangan kompetisi yang kian ketat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten PPU membunyikan alarm bagi masyarakat lulusan SMP untuk segera mengambil program kesetaraan Paket C setara SMA.
Langkah ini bukan lagi sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak untuk bertahan di pasar kerja modern. Saat ini, mayoritas lowongan pekerjaan maupun program pelatihan kerja bersertifikat sudah menutup pintu bagi lulusan di bawah SMA.
Sekretaris Disnakertrans PPU, Evi Viola Violeta, mengungkapkan bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi batu sandungan utama warga lokal dalam memperebutkan posisi kerja yang layak.
BACA JUGA: Menanti Kesetaraan di Pasar Kerja PPU, Pelatihan Disabilitas Belum Jadi Prioritas
BACA JUGA: Bupati PPU Wajibkan Ritel Modern Tampung Produk UMKM Lokal
Lulusan SMP kini dihadapkan pada realita sempitnya pilihan kerja dan bayang-bayang upah rendah.
"Kita bekerja itu minimal paketnya setara SMA. Karena kalau hanya lulusan SMP, pilihan pekerjaannya sangat terbatas dan penghasilannya juga relatif lebih rendah," ucap Evi.
Efek domino dari rendahnya pendidikan ini bahkan sudah terasa sebelum masuk ke dunia kerja. Evi membeberkan bahwa hampir seluruh pelatihan keterampilan strategis yang difasilitasi pemerintah seperti pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sangat diburu industri modern mensyaratkan ijazah minimal SMA.
"Sebagian besar kejuruan atau pelatihan yang kami fasilitasi mensyaratkan minimal SMA. Jadi kalau pendidikan terakhir SMP, peluang untuk mengikuti pelatihan juga menjadi terbatas," jelasnya.
BACA JUGA: Cegah Praktik Titipan di SPMB 2026, Disdikpora PPU Pedomani SE KPK
BACA JUGA: Bosda dari APBD PPU Tahun 2026 Rp31 Miliar, Bisa untuk Gaji Guru Honorer
Melihat urgensi tersebut, Pemkab PPU meminta masyarakat tidak berkecil hati. Pemerintah telah menyiapkan jalur afirmasi melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.
Bahkan, bagi warga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori prioritas, pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan penuh alias gratis.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
