Peringatan Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRD Mahulu Tekankan APBD Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Demikian penegasan Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lapangan Tribun Ujoh Bilang, pada Senin, 1 Juni 2026. 

Devung menegaskan agar nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.

‎“Peringatan Hari Lahir Pancasila ini wajib dilaksanakan karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tetapi tidak hanya sebatas peringatan atau membacakan Pancasila saja, melainkan harus diimplementasikan dan realisasikan,” tegas Devung. 

BACA JUGA: DPRD Mahulu Bahas Penguatan Perda Cagar Budaya dan Pengembangan Keolahragaan

Menurut dia, satu diantara bentuk implementasi nilai Pancasila adalah memastikan pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan yang didanai APBD.

‎“Dalam konteks pelaksanaannya, bagaimana pemerintah daerah hadir kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu melalui APBD yang dimiliki. APBD itu harus disalurkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya. 

‎Devung juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional dan turut dirasakan oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Mahulu.

Devung menyebutkan, ‎seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia menghadapi kondisi yang sama sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat.

BACA JUGA: DPRD Mahulu Soroti Realisasi Dana CSR di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

‎“Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yang telah ditetapkan oleh Presiden dan kabinetnya,” kata Politisi Gerindra ini. 

‎Di tengah tantangan fiskal daerah, DPRD Mahulu tetap mendorong agar pemerintah pusat memberikan ruang dan toleransi bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan dukungan anggaran besar untuk pembangunan. Terutama Kabupaten Mahulu yang perlu mendapat perhatian lebih dari pusat, mengingat kondisi pembangunan yang masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain. 

‎“Kami tetap memperjuangkan supaya ada toleransi dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah, karena Mahulu masih sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur,” ujar Devung.

‎Sebagai lembaga legislatif, DPRD Mahulu berkomitmen mengawal penggunaan APBD agar tetap fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat di tengah keterbatasan fiskal yang ada.

Sumber: