Paser Raih Opini WTP, Ketua DPRD Tegaskan Komitmen Pengawasan Keuangan Daerah

PASER, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut berlangsung di Samarinda pada Senin (25/5/2026), yang turut dihadiri oleh Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi.

Hendra Wahyudi menegaskan bahwa hasil pemeriksaan yang diberikan BPK harus dimaknai sebagai instrumen evaluasi bersama, bukan sekadar penghargaan administratif yang bersifat seremonial.

Menurutnya, setiap rekomendasi yang disampaikan BPK memiliki nilai strategis dalam memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola anggaran, serta memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA: APDESI Paser Desak Perda Pilkades Segera Disahkan

BACA JUGA: Kasat Reskrim Polres Paser Berganti, Kini Dijabat AKP Yoshimata Judoningrat Surya Manggala

“Rekomendasi dari BPK RI akan menjadi perhatian bersama dalam memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Hendra Wahyudi.

Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga legislatif akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah secara optimal.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Lebih lanjut, Hendra menilai bahwa keberhasilan meraih opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.

BACA JUGA: Pemkab Paser Sumbangkan 20 Ekor Sapi Kurban untuk 10 Kecamatan

BACA JUGA: Dishub Paser Siagakan Personel di Sejumlah Rute Takbir Keliling

“Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan daerah benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Raihan opini WTP menjadi indikator penting bahwa laporan keuangan yang disusun Pemkab Paser telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: