Absensi dan Disiplin Jadi Penentu Perpanjangan Kontrak PPPK Kutim

KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan proses perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan pertama tahun 2021 akan dilakukan secara selektif. 

Penilaian tidak hanya melihat administrasi, tetapi juga menitikberatkan pada kedisiplinan, absensi, dan capaian kerja pegawai selama masa kontrak berlangsung.

Kontrak PPPK formasi 2021 dijadwalkan berakhir pada November 2026. 

Menjelang masa tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim mulai mempersiapkan mekanisme evaluasi untuk menentukan pegawai yang layak memperoleh rekomendasi perpanjangan kontrak.

BACA JUGA: BKPSDM Kutim Usulkan 251 Formasi ASN ke Pusat, PPPK Angkatan Pertama Dievaluasi

BACA JUGA: Keluh Kesah PPPK Bontang: TPP Dipangkas, SK Pegawai Terlanjur Digadai

Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menegaskan evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas aparatur pemerintah daerah. 

Menurutnya, kontrak kerja 5 tahun harus diimbangi dengan tanggung jawab dan performa kerja yang baik.

“Penilaian tentu melihat banyak aspek, termasuk kedisiplinan, capaian SKP, serta kehadiran pegawai selama bekerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap PPPK nantinya wajib mendapatkan rekomendasi dari kepala perangkat daerah tempat mereka bertugas sebelum usulan diteruskan ke BKPSDM untuk diverifikasi.

BACA JUGA: Jamin Status PPPK Aman, Andi Harun Siap Korbankan Janji-Janji Kampanyenya

BACA JUGA: PPPK Tak Bersedia Bertugas di Pelosok, Bupati Kukar Sarankan Mundur

Menurut Misliansyah, rekomendasi dari pimpinan perangkat daerah menjadi bagian penting karena atasan langsung dianggap paling memahami kinerja pegawai sehari-hari.

“Kalau perangkat daerah menilai pegawainya bekerja baik dan disiplin, tentu itu menjadi pertimbangan utama untuk diusulkan,” katanya.

Sumber: