Jargas Balikpapan Berpeluang Bertambah, DPR RI Sebut Kuncinya Ada di Pemkot

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Peluang penambahan jaringan gas rumah tangga atau jargas di Kota Balikpapan kembali terbuka. 

Namun, realisasi program jargas disebut sangat bergantung pada langkah cepat Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam mengajukan proposal ke pemerintah pusat.

Anggota DPR RI Komisi XII dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Dapil Kaltim), Syafruddin, mengatakan usulan resmi dari pemerintah daerah menjadi kunci utama penambahan jargas Balikpapan.

Ia menjelaskan, pemasangan jargas tidak dapat dilakukan langsung tanpa proposal dari daerah. Tahap awal harus dimulai melalui pendataan calon penerima manfaat di tingkat kelurahan dan kecamatan.

BACA JUGA: LPG Mahal, Sofyan Minta Balikpapan Gerak Cepat Perluas Jargas ke Balikpapan Timur

BACA JUGA: Tak Mau Antre Dapatkan Tabung LPG, Warga Bontang Lestari Berharap dapat Jargas

"Pemerintah kota mendata dulu masyarakat yang ingin dipasangkan jaringan gas. Setelah itu baru diajukan proposal ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM," ujarnya saat diwawancara, pada Senin, 27 April 2026.

Setelah proposal masuk, Kementerian ESDM bersama DPR akan menentukan alokasi anggaran pemasangan jaringan gas.

Jika disetujui, pembangunan jargas dilakukan pemerintah pusat. Selanjutnya, pengelolaan jaringan diserahkan kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Setelah jaringan terpasang, masyarakat akan membayar tagihan sesuai pemakaian bulanan kepada PGN.

BACA JUGA: Program Jargas Kembali Sambangi Samarinda dan Bontang, Jahidin Ingatkan Potensi Kecemburuan Sosial

BACA JUGA: Pemasangan Jargas Terhenti, Alfin: Kita Masih Usaha Lobi-Lobi

Syafruddin menilai jargas Balikpapan berpotensi menekan ketergantungan masyarakat terhadap LPG. Selain lebih murah, pasokan gas dinilai lebih stabil dan ramah lingkungan.

"LPG itu mahal dan terbatas. Jargas ini alternatif yang sehat, ramah lingkungan, dan potensial untuk masyarakat," ucapnya.

Sumber: