Banyak Masalah, DPRD Berau Minta Rombak Total Manajemen RSUD Dr. Abdul Rivai

BERAU, NOMORSATUKALTIM – Rentetan masalah yang terus berulang di RSUD Dr. Abdul Rivai menuai sorotan tajam dari DPRD Berau. Kondisi pelayanan yang dinilai kian memburuk, mendorong desakan agar pimpinan rumah sakit segera dievaluasi bahkan dicopot.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, secara terbuka menilai kondisi yang terjadi sudah melampaui batas kewajaran. 

Ia menyebut, berbagai permasalahan yang muncul bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan mencerminkan kegagalan manajemen yang serius.

“Sebenarnya saya berteman dengan direktur RSUD Abdul Rivai, tapi tidak benar kalau begini karena ini menyangkut nyawa orang. Kita tidak pernah loh sampai enggak ada obat, sampai ngutang Rp10 miliar,” tegasnya, Senin 13 April 2026.

BACA JUGA: Halaman RSUD Tanjung Redeb Ditempati Warga, Padahal Sudah Diresmikan, DPRD Minta Pemkab Turun Tangan

BACA JUGA: Soroti Kehadiran Tenant Roti O di Area Parkir RSUD Abdul Rivai, Gideon: Kapasitas Parkir jadi Berkurang

Menurut politisi Partai Demokrat itu, pihaknya sebelumnya telah memberi masukan perlunya pembenahan manajemen. Namun, hingga kini tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan. Padahal, persoalan yang muncul terus berulang dan bahkan semakin kompleks.

“Kita sudah pernah sampaikan kalau manajemen rumah sakit itu harus diganti, tapi sekarang enggak ada juga diganti. Ini sudah kelewat batas ngurus manajemen rumah sakit ini,” ujarnya.

Waris menilai, kondisi tersebut menuntut langkah tegas. Ia mendorong adanya perombakan total di tubuh manajemen rumah sakit, termasuk pergantian pimpinan, guna mencegah krisis pelayanan yang lebih parah.

“Makanya kita harus sampaikan rekomendasi dalam LKPJ itu, manajemennya harus diganti dan dirombak. Banyak kok talenta-talenta lain yang punya visi dan manajerial bagus,” katanya.

BACA JUGA: Gedung Walet RSUD Abdul Rivai Dikritik Bupati Berau, Manajemen Langsung Berbenah

BACA JUGA: Bupati Berau Kritik Keras RSUD dr Abdul Rivai: Saya Malu Sudah Resmikan IGD Tanpa Sekat

Sorotan juga diarahkan pada kebijakan pembangunan fisik rumah sakit yang dinilai tidak tepat. Ia menyinggung pembangunan Gedung Walet yang disebut menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menurutnya tetap merupakan bagian dari APBD.

“Mereka membangun gedung walet itu katanya pakai dana bukan dari APBD tapi dana BLUD. Padahal dana BLUD itu dana APBD, tercatat dalam tubuh APBD. Di situ sebenarnya masalahnya, pembangunan fisik pakai dana BLUD akhirnya semuanya enggak karuan,” jelasnya.

Sumber: